Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By March 8, 2014 0 Comments

Kunjungan Kerja DPRD NTB ke Sumbawa Barat

Taliwang – Panitia Khusus II DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Telekomunikasi dan Informatika.kegiatan yang berlangsung di ruang lantai dua gedung Setda Sumbawa Barat, Rabu (5/3).

Acara tersebut oleh dihadiri Anggota Pansus Manja Sus dari Partai Golkar, Drs. TGH. Hazmi Hamzan dari PPP, Drs. H. Burhanuddin dari Partai Hanura, Farhan, ST, dan Drs Ruslan Turmuzi dari Partai PDIP, juga dihadiri Asisten Tata Praja dan Pemerintahan, A. Aziz, SH,MH, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Manawari, S.Sos, Kepala Bappeda KSB, Kepala DPKD KSB, Kepala BPMPTT KSB dan PT. Telkom Ranting Taliwang dan pengusaha-pengusaha local dibidang Penyiaran Informasi (TV Kabel dan Radio Siaran).

Dalam kesempatan itu, panitia khusus DPRD NTB ingin memastikan keberadaan dan peran sejumlah lembaga-lembaga swasta ataupun pengusaha lokal yang bergerak di bidang penyiaran informasi di Bumi Pariri Lema Bariri. Pemerintah daerah melalui instansi terkait juga dipertanyakan sejauh mana kontrol dan pengawasannya.

“Dari beberapa kabupaten/kota yang kami kunjungi terkait pembahasan Raperda ini, ada beberapa kasus yang harus menjadi perhatian kita dalam bidang komunikasi dan informasi ,” kata Drs. Ruslan Turmuzi Anggota Pansus dari Partai PDI-P.

Kasus-kasus tersebut, kata Ruslan Turmuzi, berasal dari aspirasi dari masyarakat yang merasa sangat khawatir dengan diaksesnya secara mudah berbagai informasi dan tontonan vulgar bahkan kriminal yang berasal dari  internet dan TV Kabel. Kasus dimaksud diantaranya, rawannya video porno yang disiarkan melalui TV Kabel, bahaya kejahatan criminal melalui media internet seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan Pelecehan Seksual.

Ketua Asosiasi TV Kabel Sumbawa Barat, Abdul Munir dalam kesempatanya memaparkan, keberadaan TV kabel di Sumbawa Barat sepenuhnya dibawah pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi sebelum menentukan saluran atau chanel TV kepada pelanggan. ”TV Kabel yang ada di Sumbawa Barat selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terkait bahan berita yang akan disiarkan oleh TV Kabel. Sehingga penyiaran video porno ataupun berita-berita negative yang sekiranya memicu gejolak di masyarakat tidak pernah disiarkan, karena kami juga memiliki tanggung jawab moral terhadap informasi yang kami siarkan,” cetusnya.(SBP-03)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment