Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By July 13, 2013 0 Comments

Komnas HAM: Belum Ada Indikasi Pimpinan Ahmadiyah Melanggar HAM

Mataram – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, hingga kini belum ada indikasi pimpinan Ahmadiyah terlibat pelanggaran HAM sehingga sinyalemen itu belum bisa ditindaklanjuti.

“Kalau ada indikasi pelanggaran HAM pasti kami telusuri dan sikapi. Memang pimpinan Ahmadiyah itu bukan menjadi bagian dari warga Ahmadiyah yang terusik dan terusir dari kampung halamannya sehingga mengungsi,” Wakil Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat, usai pertemuan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB, di ruang kerja Sekda NTB, di Mataram, Kamis.

Imdadun ditanya soal penilaian pihak tertentu yang menyatakan bahwa warga Ahmadiyah tetap bertahan di lokasi pengungsian, seperti di Asrama Transito Mataram, karena disuruh oleh pimpinan Ahmadiyah.

Sementara para pimpinan Ahmadiyah tidak ikut tinggal bersama mereka di lokasi pengungsina, atau mendiami rumah layak huni di luar lokasi pengungsian.

“Terkait penilaian itu, memang kami perlu menelusuri untuk mendapatkan indikasi seperti memproyekkan warga Ahmadiyah atau memerintahkan bertahan dengan kemiskinan,” ujarnya.

Indikasi mengorbankan para korban untuk mendapatkan sesuatu, itu yang diperlukan untuk menyikapi permasalahan tersebut.

Komnas HAM pun merasa perlu mendapat keyakinan dari pihak lain yang menyatakan bahwa para warga Ahmadiyah bertahan di lokasi pengungsian Asrama Transito Mataram, karena sengaja dilakukan elit Ahmadiyah.

“Fakta yang kami temukan di lapangan, mereka tetap bertahap di Asrama Transito Mataram karena memang mereka tidak bisa pulang. Keselamatan mereka terancam jika pulang, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk pindah ke tempat yang baru, atau ikut program transmigrasi sehingga tetap bertahan di lokasi pengungsian hingga tujuh tahun,” ujarnya.

Menurut dia, Komnnas HAM melihat bertahannya warga Ahmadiyah di lokasi pengungsian Asrama Transito Mataram itu lebih karena keselamatan mereka terancam jika pilih pulang.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang memaksakan mereka mengikuti program transmigrasi atau relokasi, juga dikategorikan pelanggaran HAM.

“Jadi, mereka punya hak untuk bergeser sesuai kerealaan hati mereka. Pemerintah misalnya jika mengambil kebijakan relokasi atau transmigrasi itu harus atas kerelaan mereka, tidak boleh ada upaya paksa,” ujarnya.

Hingga kini, Jemaah Ahmadiyah di wilayah NTB, diperkirakan lebih dari 180 orang. Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) atau 138 jiwa diantaranya berada di Mataram, ibukota Provinsi NTB dan 42 jiwa lainnya berada di Kabupaten Lombok Tengah. (ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment