Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By May 11, 2013 0 Comments

Ikut Nyaleg, Direktur Perusda Harus Mundur

Taliwang – Keinginan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda), Sadik Syah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Sumbawa Barat nampaknya harus dibayar mahal.

Sesuai Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum (Pemilu), Sadik yang belum genap setahun menjabat sebagai orang pertama di perusahaan plat merah itu wajib mengundurkan diri. “Sesuai peraturan yang berlaku, direktur, direksi maupun pejabat di BUMN dan BUMD harus mengundurkan diri, jika mencalonkan diri sebagai caleg,’’ tegas ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Fahroni SH, disela-sela proses penyerahan berkas bacaleg kepada pimpinan Parpol, dikantornya.

Sadik sendiri ikut mengajukan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (Dapil) dua Taliwang. Penegasan itu disampaikan Fahroni menyusul banyaknya sejumlah pejabat yang ikut mencalonkan pada pemilu legislatif 2014 mendatang. ‘’Kalau tidak mundur, proses pencalonannya bisa gagal. Otomatis tidak bisa mengikuti pemilu 2014,’’ tegasnya.

Demikian halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendaftarkan diri sebagai caleg. Per 1 Agustus mereka sudah harus mundur atau minimal mendapat surat keterangan sedang dalam proses pengurusan ijin pensiun sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS).

“Kalau sudah ada surat keterangan dari pimpinan instansi bagi PNS mereka bisa ditetapkan dalam DCS. Tapi surat mundur resminya itu paling telat 1 Agustus, jika tidak mereka bisa digugurkan,’’ papar mantan ketua Panwaslu KSB ini.

Sebelumnya, persoalan terkait caleg yang menjabat sebagai direktur maupun direksi ini sempat menjadi pembahasan alot ditengah proses pengembalian berkas para calon untuk diperbaiki. Amiruddin Embeng, Sekretarus DPC PPP KSB juga sempat mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya, salah satu caleg yang diusung partainya itu saat ini masih menjabat sebagai direktur Perusda. “Kebetulan dari PPP satu orang calegnya masih menjabat direktur perusda, apakah dia harus mundur,’’ tanyanya.

Ketua KPU KSB, Khaeruddin SE juga mempertegas persoalan mundurnya seorang direktur atau direksi dari perusahaan baik itu miliki negara (BUMN) maupun daerah (BUMD). “Intinya mereka harus mundur dulu kalau memang ingin mencalonkan diri. Karena amanat UU nomor 8 tahun 2012 sudah jelas,’’ tegasnya lagi.(SBP-02)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment