Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By September 26, 2012 0 Comments

Ahli: Dana Bansos Tidak Boleh Terus Menerus

Bandung – Saksi ahli Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dewi Kania Sugiharti, menyatakan dana bantuan sosial sesuai fungsi mata anggarannya tidak bisa diberikan secara terus menerus kepada satu pihak tertentu.

Ketika bersaksi untuk terdakwa bendahara pengeluaran Rochman dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, Dewi mengatakan dana bantuan sosial sesuai dengan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat seharusnya cukup diberikan sekali kepada satu pihak tertentu. “Kalau berkali-kali menurut pendapat saya maka itu seperti gaji,” ujarnya.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Dewi ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya apakah dana bantuan sosial boleh diterima beberapa kali oleh satu pihak karena menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri pemberian dana tersebut tidak bersifat terus menerus.

Menurut rekapitulasi penerima dana bantuan sosial yang diserahkan oleh para terdakwa sebagai barang bukti terdapat satu penerima bantuan yang menerima dana sampai 12 kali pada tahun anggaran 2010.

 

Masing-masing penerimaan dalam satu tahun anggaran itu, kata JPU Usa, berkisar Rp46juta-Rp49 juta.

Dewi mengatakan pemberian bantuan terus menerus seperti itu bukan lagi termasuk dalam mata anggaran bantuan sosial. “Karena sifatnya rutin, maka seharusnya sudah dikelompokkan sebagai belanja rutin,” katanya.

Dalam pendapatnya sebagai ahli, Dewi menekankan pentingnya pengawasan internal dalam tata kelola keuangan negara. Seorang atasan, lanjut dia, seharusnya menjalankan fungsi pengawasan kepada para bawahannya dan tidak membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran.

Sebaliknya, kata Dewi, seorang bawahan harus mampu menolak perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Namun yang lebih sering terjadi di Indonesia, seorang bawahan lebih taat kepada perintah atasan daripada taat kepada hukum,” ujarnya.

Seorang atasan, menurut Dewi, harus ikut bertanggung jawab secara hukum apabila memerintahkan bawahannya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. “Karena secara hukum pemidanaan yang menyuruh melakukan perbuatan sama saja dengan yang melakukan perbuatan,” katanya.

Dakwaan JPU menyebutkan peran Wali kota Bandung Dada Rosada dalam pencairan dana bantuan sosial senilai Rp66,558 miliar pada tahun anggaran 2009 dan 2010 yang mengatasnamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bandung.

Uang hasil pencairan tersebut dalam dakwaan disebutkan diserahkan oleh bendahara pengeluaran Rochman kepada Dada.

Rochman yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut di hadapan persidangan telah mengakui arahan Dada Rosada sebelum dirinya diangkat menjadi bendahara bahwa akan ada permintaan uang melalui ajudan.

Dakwaan JPU juga menyebutkan Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi sebagai pihak yang diperkaya dalam kasus korupsi tersebut. Para terdakwa juga disebutkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Dada dan Edi yang berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah.

Namun, Dada Rosada tidak memenuhi panggilan JPU untuk bersaksi di persidangan sehingga hanya dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya ketika diminta keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. (ant)

Posted in: Nasional

About the Author:

Post a Comment