Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By August 5, 2012 0 Comments

Pilkada NTB dan Figur Pemimpin Merakyat

Oleh: Dirham M. Zain Research & Political Consultant

Lembaga “ Jaringan Suara Indonesia “ Jakarta.

Harapan Baru Menuju ‘‘ DR. 1 ’’ 2013

Genderang “ perang “ menyongsong Pilkada NTB Mei 2013 telah ditabuh KH. Zulkifli Muhadli, bahkan secara terbuka Ketua DPW. PBB ini, menyatakan kesiapannya menjadi rival politik KH. Zainul Majdi calon Gubernur incumbent dari Partai Demokrat, yang akrab dengan nama TGH. Bajang.

Tampilnya KH. Zulkifli Muhadli (Bupati KSB), Harun Al Rasyid (mantan Gubernur NTB), Ahyar Abduh (Walikota Mataram), Farouk Muhammad (anggota DPD RI), Lalu A. Muhyi Abidin (anggota DPD RI), Fahri Hamzah (anggota DPR RI), Lalu Suprapta, Zaini Arony, dan Sunardi Ayub serta figur lainnya “ mewarnai “ atmosfir demokrasi dan konstelasi politik di tingkat lokal, sekaligus harapan baru menuju tahtah kekuasaan ‘DR.1’ (Gubernur NTB). Kendati pencalonan tersebut masih sebatas rencana, namun pekan lalu salah seorang warga “ kamutar Telu “ (terminologi penulis terhadap KSB), menanyakan peluang KH. Zulkifli Muhadli menjadi Gubernur NTB Periode 2013 – 2018: Melouk lenk sia, bauke Kyai Zulkifli dadi Gubernur ? (bagaimana menurut anda, bisakah Kyai Zulkifli jadi Gubernur). Pertanyaan lain substansinya sama, dari rekan penulis alumni SMPN Taliwang tahun 1983: Lamen pangetan tauso’ bauke die’ jari Gubernur ? (kalau sepengetahuan saudara bisakah beliau menjadi Gubernur). Lantas penulis katakan: bahwa dalam konteks politik dapat dilihat dari beberapa variable, tapi politik itu sifatnya dinamis sewaktu – waktu bisa berubah, bahkan dalam hitungan detik. Namun, diprediksikan Pilkada di “ Bumi Gora “ akan berlangsung kompetitif antar kandidat.

Mengenai dukungan TGH. Fadli Thohir ulama kharismatik yang juga Pimpinan Ponpes Yatofa Bodak Lombok Tengah terhadap KH. Zulkifli Muhadli, tentu bisa menjadi “ gravitasi politik “ bagi pemilih, termasuk tekad dan keyakinan beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur. Ini merupakan “ modal “ psikologis politik dalam kancah Pilkada.” Lha, bagaimana bisa meyakinkan pihak lain, sementara kita sendiri tidak yakin.

Peserta Pilkada dan Sumber Daya

Sesuai ketentuan normatif, bahwa untuk menjadi peserta Pilkada bisa melalui jalur partai politik atau lewat independen. Namun, umumnya pasangan calon kepala daerah menggunakan “ mesin “ partai politik karena alasan, pertimbangan dan kalkulasi politik tersendiri. Ini bukan berarti bahwa calon independen sulit memenangkan Pilkada ?, tidak juga. Dalam politik tidak ada yang tak mungkin bisa terjadi, dan semua kompetitor akan meraih satu dari dua peluang: MENANG atau KALAH. Secara logika tentu mereka absolut ingin menang. Oleh karena itu, hendaknya memperkuat peluang menang didukung sumber daya, pertama: pemanfaatan waktu, kedua: militansi tim sukses/ tim pemenangan, dan ketiga: finansial. Tujuan politiknya, agar calon kepala daerah bisa DIKENAL, DISUKAI, dan DIPILIH oleh sebanyak mungkin pemilih (voters), melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan strategi politik yang mengarah pada kemenangan dan bukan bersikap sebaliknya, karena hal itu justeru akan mengalami kegagalan (kalah).

Pencitraan Kandidat Dalam Pilkada

Calon kepala daerah hendaknya membangun kesan (image) positif, tidak bisa mengandalkan hanya karena faktor sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Terkenal belum tentu layak “ jual “ atau menjadi pemenang Pilkada, karena boleh jadi yang dikenal, maaf, mungkin sisi keburukannya (aspek negatif) calon tersebut, dan atau sifatnya “ AIDS “ (angkuh, iri, dengki dan sombong). Jadi yang penulis maksudkan disini, adalah pencitraan pada sisi kebaikannya (aspek posisitif) kandidat, termasuk program yang ditawarkannya. Maksudnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan berhak menentukan pilihannya terhadap calon kepala daerah karena alasan 2 (dua) hal yaitu: MEMILIH CALON PEMIMPIN yang BAIK dengan PROGRAM yang BAIK.

Dalam ajang Pilkada terkadang muncul masalah non teknis yang bisa berdampak negatif terhadap perolehan suara pasangan calon kepala daerah, kalau tidak diantisipasi secara dini. Katakanlah terkait kampanye hitam (black campaign) atau kampanye negatif (negative campaign), yang dilakukan kompetitor tertentu untuk menyerang pasangan calon tertentu. Kendati kampanye bermuatan fitnah atau membuka aib kandidat tertentu tersebut tidak dibenarkan dalam Pilkada dan norma agama, namun acapkali dipraktekan salah satu tim sukses pasangan calon sebagai “ senjata pamungkas “ untuk tujuan meraih kemenangan.

Melakukan Survei Opini Publik

Pendekatan modern untuk mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitas calon, karakteristik dan preferensi pemilih, informasi isu populer, serta gerakan politik yang sedang dan akan ditangani, calon kepala daerah dapat menggunakan lembaga yang kompeten untuk melakukan survei opini publik. Dengan metodelogi yang benar sejak pengambilan sampel, hingga quality control yang ketat, gambaran suara pemilih bisa didapat. Dengan survei bisa diketahui basis dukungan kewilayahan dan segmentasi kandidat. Survei juga mengungkapkan peta kekuatan dan kelemahan kandidat serta kompetitornya. Semua variable tersebut, akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan strategi politik berikutnya. Artinya, survei dapat membuat kultur politik lebih rasional dan transparan, sehingga kita tidak lagi menggunakan “ jampi – jampi, mantra dan kepulan asap kemenyan sang dukun.

Figur Pemimpin Merakyat

Figur pemimpin daerah yang menjadi ” impian rakyat “ bukan saja karena memiliki integrasi antara pengetahuan dan kekuasaan, kreatif dan berkualitas, akan tetapi mampu mengemban amanah rakyat serta memiliki kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi dan berlangsung di tengah masyarakat. Merakyat, bukan pengertian yang mengakibatkan pemimpin larut dan dikendalikan oleh kehendak rakyat yang tidak sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan, tetapi harus mampu menjembatani antara tujuan pembangunan dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai pemimpin daerah pilihan rakyat, tidak memposisikan diri seperti menara gading yang selalu berada di atas, namun senantiasa membangun interaksi dan menyampaikan sapaan langsung kepada rakyat, untuk mengetahui aspirasi dan kondisi kehidupan sosial budaya dan ekonomi rakyat. Bahkan dalam menyelesaikan suatu masalah senang berhadapan dengan rakyat yang dipimpinnya, tidak bersikap kaku, hierarki dan birokratis, serta tidak terpaku pada kegiatan rutinitas dan seremonial, sehingga punya waktu yang cukup untuk mengunjungi rakyatnya, agar terjalin komunikasi dua arah (face to face). Jadi bukan saat menghadapi suksesi kepemimpinan siklus 5 (lima) tahunan saja berada ditengah masyarakat, tapi ketika menduduki jabatan kekuasaan dia tidak akan melupakan rakyatnya selaku pemegang kedaulatan(***) Artikel ini, ditulis dan dikirim oleh: Putra KSB dari “ pulau seberang “ (Kalimantan).

Posted in: Opini

About the Author:

Post a Comment