Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By July 31, 2012 0 Comments

MK Tolak Gugatan Pemerintah Terkait Saham Newmont

Mataram – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemerintah pusat yang mempersoalkan keharusan meminta persetujuan DPR dalam pembelian saham divestasi perusahaan tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).

“Sudah ada penolakan, MK menyatakan gugatan pemerintah tidak dapat diterima. Sidangnya baru saja selesai,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto, yang dihubungi dari Mataram, Selasa.

Andy berada di Jakarta guna mengikuti jalannya sidang putusan di MK terkait sengketa kewenangan dalam proses pembelian saham PT NNT, yang berlangsung Selasa.

PT DMB merupakan perusahaan bersama Pemerintah Provinsi NTB beserta Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Manajemen PT DMB kemudian menggandeng PT Multicapital (anak usaha  PT Bumi Resources Tbk) untuk mengakuisisi sebagian saham Newmont itu.

PT DMB dan PT Multicapital kemudian membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Multi Daerah Bersaing (MDB), hingga mengakuisisi 24 persen PTNNT yang nilainya mencapai 867,23 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp8,6 triliun.

Andy mengatakan, terdapat dua alasan pokok yang mendasari putusan MK dalam menolak gugatan pemerintah itu, yakni kekeliruan pelibatan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembelian saham Newmont itu, karena PIP bergerak di bidang infrastruktur.

Selain itu, semua penggunaan uang negara dalam kondisi apa pun harus mendapat persetujuan DPR. “Itu dua hal yang pokok dalam persidangan di MK yang baru saja selesai,” ujar Andy.

Seperti diketahui, pada 6 Mei 2011, Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) resmi membeli tujuh persen saham divestasi PTNNT dengan nilai 246,8 juta dolar AS, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi 2010 itu.

Namun, pembayaran atas pembelian tujuh persen saham itu belum juga terealisasi karena masih diwarnai desakan pemerintah daerah di NTB untuk ikut dalam proses akuisisi saham PTNNT itu.

Setelah berkali-kali berkoordinasi, akhirnya dalam pertemuan mengenai pembelian saham PTNNT jatah divestasi 2010 di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, 21 Juni 2011, Menteri Keuangan memberi tawaran kepada pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengemukakan bahwa pemerintah pusat tetap akan mengambil tujuh persen saham PTNNT.

Setelah membeli tujuh persen saham itu, sebanyak 1,75 persen atau seperempat dari tujuh persen itu akan ditawarkan ke pemerintah daerah. Namun, jatah saham 1,75 persen yang ditawarkan itu harus dimiliki langsung oleh pemerintah daerah tanpa melalui perantara.

Pada tawaran pembelian 1,75 persen saham Newmont itu, pemerintah pusat memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk pembelian langsung tunai atau menggunakan dana setoran deviden Newmont.

Upaya pembelian tujuh persen saham PTNNT jatah divestasi terakhir itu kembali berpolemik setelah pada 21 Oktober 2011 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil audit atas transaksi saham PTNNT.

BPK menemukan adanya penggunaan dana APBN dalam transaksi sisa saham divestasi itu. Dalam laporan audit itu BPK menyatakan bahwa untuk kepentingan investasi yang menggunakan anggaran negara, diperlukan aturan pemerintah tersendiri, sama seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan bagi perusahaan BUMN.

Selain itu, dalam kebijakan investasi ini pemerintah harusnya mengajukan permohonan persetujuan dari legislator karena sumber dana pembelian saham itu berasal dari dana APBN.

Sejauh ini, Menteri Keuangan tidak pernah meminta restu dari DPR sehingga dengan adanya pendapat BPK itu, maka tidak ada alasan lagi bagi Menteri Keuangan untuk melanjutkan transaksi saham Newmont itu.

Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap pada pendiriannya bahwa pemerintah pusat yang akan membelinya.

Agus berdalih pembelian tujuh persen saham Newmont merupakan investasi, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR dan dapat langsung dilakukan oleh PIP.

Ia berpatokan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Negara, yakni pasal 41 yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan investasi dan investasinya itu antara lain bisa untuk membeli saham, surat utang, ataupun sekuritas lainnya, tetapi investasinya adalah investasi non permanen.

Menurut Agus, kalau investasi itu tidak memerlukan persetujuan DPR dapat dilaksanakan oleh PIP yang merupakan bagian dari institusi di bawah Kementerian Keuangan.

Agus kemudian mengatasnamakan pemerintah mengajukan gugatan sengketa di MK, dan di akhir persidangan MK menolak gugatan tersebut.(ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment