Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By July 31, 2012 0 Comments

NTB Harapkan Legitimasi DPR Terkait Saham Newmont

Mataram – Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat berharap DPR melegitimasi daerah untuk mendapatkan hak pembelian saham perusahaan tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) jatah divestasi 2010.

“Kami harapkan begitu, DPR berikan hak pembelian saham divestasi terakhir itu kepada NTB, karena MK sudah putusan menolak gugatan pemerintah pusat,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto, yang dihubungi dari Mataram, Selasa.

Andy berada di Jakarta guna mengikuti jalannya sidang putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa kewenangan dalam proses pembelian saham PTNNT, yang berlangsung Selasa (31/7) sekitar pukul 10.00 WIB.

PT DMB merupakan perusahaan bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Manajemen PT DMB kemudian menggandeng PT Multicapital (anak usaha PT Bumi Resources Tbk) untuk mengakuisisi sebagian saham Newmont itu.

PT DMB dan PT Multicapital kemudian membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Multi Daerah Bersaing (MDB), hingga mengakuisisi 24 persen PTNNT yang nilainya mencapai 867,23 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp8,6 triliun.

Andy mengatakan, MK menolak gugatan pemerintah pusat yang mempersoalkan keharusan meminta persetujuan DPR dalam pembelian saham PTNNT, atau menyatakan gugatan pemerintah tidak dapat diterima.

Terdapat dua alasan pokok yang mendasari putusan MK dalam menolak gugatan pemerintah itu, yakni kekeliruan pelibatan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembelian saham Newmont itu, karena PIP bergerak di bidang infrastruktur.

Selain itu, semua penggunaan uang negara dalam kondisi apa pun harus mendapat persetujuan DPR. “Penolakan MK itu berarti pembelian saham Newmont oleh pemerintah pusat harus atas persetujuan DPR. Nah, kami berharap DPR berikan hak pembelian itu kepada daerah NTB,” ujarnya.

Menurut Andy, sambil menunggu DPR menindaklanjuti putusan MK itu, PT DMB dan mitra terkait agar menggelar “beauty contest” untuk mendapatkan investor mitra, agar tidak harus menggandeng Bakrie Group, dalam pembelian tujuh persen saham divestasi itu. “Sambil lobi-lobi di DPR, kami (NTB) gelar ‘beauty contest’ karena rentang waktu pembelian saham divestasi sebesar tujuh persen itu hanya sampai Agustus atau September 2012, jika tidak diperpanjang,” ujarnya.

Sesuai kontrak karya, PTNNT berkewajiban mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada pihak nasional yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan nasional.

Kini, komposisi kepemilikan saham PTNNT sudah 24 persen yang menjadi milik Pemda NTB beserta investor mitranya, dan PT Pukuafu Indah yang semula menguasai 20 persen saham PTNNT kemudian menjual sebanyak 2,2 persen sahamnya kepada PT Indonesia Masbaga Investama (IMI) sehingga kini PT Pukuafu Indah hanya menguasai 17,8 persen.

Setelah proses divestasi tujuh persen saham itu rampung, maka saham yang dimiliki Nusa Tenggara Partnership, nantinya tinggal 49 persen dari semula 80 persen yang terdiri dari 45 persen saham milik Newmont Indonesia Limited (NIL) dan 35 persen milik Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) Sumitomo.(ant).

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment