Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By April 25, 2012 0 Comments

BK Diklat “Diserbu” Honorer Calon Kategori II

Taliwang – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat (BK Diklat KSB) didatangi sejumlah pegawai honorer daerah yang menjadi calon kategori II. Kedatangan mereka untuk memasukan dokumen yang disyaratkan dalam formulir.

Pantauan langsung media ini, para tenaga aparatur ini bukan hanya mendatangi BK Diklat untuk memasukan dokumen yang disyaratkan, tetapi banyak juga yang hendak meminta penjelasan dan tata cara pengisian formulir, meskipun formulir yang diterima itu sudah jelas arahannya. Lantaran masuk batas waktu terakhir, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pegawai itu praktis dipenuhi aparatur.

Kepala BK Diklat, melalui Sekretaris Badan (Sekban), A Malik Nurdin S.Sos, MSi yang dikonfirmasi menyampaikan, BK Diklat meminta seluruh tenaga honorer yang merasa bekerja sejak tahun 2005 tanpa terputus sampai saat ini untuk mengajukan bukti sebagai syarat ditetapkan sebagai honorer kategori II. Ramai pegawai yang terlihat saat ini, lantaran sudah masuk batas akhirnya.

Diingatkan Malik Nurdin, yang dilakukan BK Diklat saat ini hanya melakukan validasi data, agar dapat mengetahui jumlah pegawai honorer yang mulai mengabdi tahun 2005 tanpa terputus, ijazah yang dipergunakan saat mulai pengabdian termasuk ijazah terakhir yang dimiliki saat ini. “Kami tidak pernah membatasi orang, jadi siapa saja boleh mengajukan dokumen atau berkas yang ditetapkan,” ucap Malik sapaan akrabnya.

Hal penting yang disampaikan Malik, setelah BK Diklat melakukan validasi, maka akan terkuak jumlah honorer yang dianggap memenuhi criteria. Jumlah itu akan disampaikan Bupati kepada KSB kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Tanggal 30 April mendatang, Bupati KSB akan menyampaikan jumlah honorer yang memenuhi kategori II versi validasi dan verifikasi yang dilakukan BK Diklat KSB, “lanjut Malik.

Masih keterangan Malik, laporan yang disampaikan Bupati KSB itu akan menjadi bahan atau dasar tim pemerintah pusat yang terdiri dari BKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), dan Badan Periksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan validasi danverifikasi sebelum ditetapkan memenuhi syarat masuk kategori II.

Terkait dengan isu bahwa banyak honorer diatas tahun 2005 ikut mengajukan berkas untuk diverifikasi sebagai kategori II, Malik menegaskan, selama tidak mampu membuktikan keterangan sah dan asli mulai mengabdi tahun 2005 tidak terputus, maka tidak mungkin yang bersangkutan akan dianggap memenuhi criteria masuk kategori II. “Syarat yang ditetapkan dalam kategori II tidak dapat ditawar lagi,” tegas Malik.(SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment