Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By April 19, 2012 0 Comments

LKPP : Indonesia Tiru Penerapan LPSE di Korea

Mataram – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Agus Raharjo mengatakan, Indonesia tengah meniru penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang tergolong sukses di Korea.
“Korea merupakan negara di Asia yang paling sukses menerapkan LPSE, atau di Korea disebut Koneps. Itu yang mau kita (Indonesia) terapkan,” kata Agus pada pertemuan koordinasi implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.
Ia mengatakan, Korea telah membuktikan keberhasilan penerapan LPSE dimana proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditawarkan melalui sistem e-procurement diikuti oleh sedikitnya 5.000 pengusaha/kontraktor.
Korea pun sudah memiliki 200 ribu katalog jenis barang kebutuhan pemerintah, sehingga memudahkan proses pembelian secara langsung dalam proses LPSE.
Hal itu menunjukkan pemerintah Korea telah mampu melakukan efisiensi anggaran negara dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
“Kalau kita bandingkan penerapan LPSE di negara kita dengan Korea masih jauh, dan satu-satunya negara yang patut kita tiru di Asia ya Korea itu. Bahkan sistemnya sudah nasional dan internasional,” ujarnya.
Implementasi e-procurement yang terpusat seperti Koneps di Korea, didukung jaringan yang sangat memadai sehingga biaya internet sangat murah.
Karena itu, kata Agus, penerapan sistem LPSE di Korea itu patut ditiru, agar pada saatnya nanti Indonesia juga tergolong negara di Asia yang sukses menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
LPSE pada awalnya merupakan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Sistem LPSE dikembangkan dengan “basis free license” untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia.
Hingga pertangahan 2010, telah terdapat sekitar 60 instansi yang memiliki LPSE.
Pada perkembangan selanjutnya, LPSE didefinisikan sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi Panitia/Unit Layanan Pengadan (ULP) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
ULP itu merupakan wadah penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai salah satu gagasan dalam membangun layanan e-procurement (e-proc) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna mencegah praktik KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).
LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Namun secara umum, LPSE diartikan sebagai sistem e-procurement termasuk di dalamnya aplikasi dan unit pelaksana. (ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment