Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By February 27, 2012 0 Comments

Pemprov NTB Pantau Penerapan UMP 2012

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memantau penerapan Upah Minimum Provinsi 2012 terutama di kalangan usaha pertokoan yang masih enggan memberlakukannya.

“Seperti biasa umumnya para pengelola usaha pertokoan di banyak daerah, termasuk di wilayah ini, dilaporkan enggan memberlakukan upah minimum provinsi untuk para pekerjanya, sehingga perlu dipantau,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Mokhlis di Mataram, Senin.

Mokhlis mengaku telah menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan serangkaian pemantaun tentang penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2012, yang wajib diberlakukan pengguna tenaga kerja.

Pada pertengahan Desember 2011, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, menetapkan UMP NTB 2012 sebesar Rp1 juta atau meningkat sebesar Rp50 ribu atau 5,2 persen dari upah 2011 yang mencapai Rp950 ribu.

Dilaporkan, para pengelola usaha pertokoan enggan memberlakukan UMP terbaru, namun mereka mengemukakan banyak alasan mendasar untuk tidak memberlakukan UMP ketika petugas mempertanyakan hal itu.

Masalah tersebut sudah lama terjadi dan sudah pula diketahui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) NTB dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB. “Kami di Dewan Pengupahan NTB pun sudah sering membahas masalah tersebut guna mencari solusinya,” ujarnya.

Dewan Pengupahan NTB itu terdiri dari Kepala Disnakertrans NTB, pengurus DPD K-SPSI NTB, aktivis dari Universitas Mataram (Unram) dan LSM.

Menurut Mokhlis, cukup sulit menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan keengganan pengelola usaha pertokoan memberlakukan UMP terbaru, karena para pekerja pun menerima keputusan sepihak itu.

Jika upah para pekerja usaha pertokoan itu harus selalu disesuaikan dengan UMP yang berlaku, akan terjadi pemutusan hubungan kerja karena usaha pertokoan tidak sanggup memberi upah tinggi. “Pada akhirnya Dewan Pengupahan NTB berpatokan pada sikap para pekerja di usaha pertokoan itu, apakah menerima gaji dibawah UMP itu atau akan menuntut sesuai UMP yang berlaku. Tetapi saat pemantauan pemberlakuan UMP itu, kami selalu arahkan pengelola usaha pertokoan itu agar tetap mengutamakan standar pendapatan untuk hidup layak,” ujarnya.

Versi Disnakertrans Provinsi NTB, jumlah perusahaan skala besar yang terdata beroperasi di wilayah NTB mencapai 68 unit, perusahaan skala menengah 422 unit dan perusahaan skala kecil sebanyak 1.834 unit, sehingga totalnya mencapai 2.342 unit perusahaan.

Usaha pertokoan pada umumnya dikategori usaha kecil karena jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 1-25 orang. Perusahaan skala menengah menggunakan tenaga kerja berkisar antara 26-99 orang, sementara perusahaan skala besar menggunakan tenaga kerja diatas 100 orang.(ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment