Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By February 24, 2012 0 Comments

Wali Kota Mataram Akan Tertibkan Pakaian PNS

Mataram – Wali Kota Mataram  H Ahyar Abduh akan menertibkan disiplin pegawai negeri sipil terutama dalam penggunaan pakaian dinas kerja sehari-hari. “Saya meminta para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan disiplin dalam berpakaian dinas kerja,” katanya ketika memimpin rapat koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, hal ini merujuk pada Peraturan Wali Kota Nomor 16/2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Mataram,  dan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 510/482/INDAG tertanggal 31 Oktober 2011 tetang Penggunaan Produk Batik dan Tenun Tradisional NTB.

Peraturan tentang disiplin penggunaan pakaian dinas tersebut menyebutkan PNS dalam melaksanakan tugas setiap hari Senin  memakai pakaian dinas perlindungan masyarakar (Linmas), Selasa dan Rabu pakaian dinas  harian (PDH) lengkap dengan atribut.

Selanjutnya pada  Kamis memakai PDH batik tradisional Sasak Samawa Mbojo (Sasambo atau tenun ikat), dan hari Jumat memakai pakaian muslim bagi yang beragama Islam, sedangkan  nonmuslim menyesuaikan.

Pada Sabtu memakai pakaian olah raga atau PDH Sasambo/tenun ikat yang juga lengkap dengan atributnya.

Penggunaan pakaian dinas khusus hari Sabtu dapat disesuaikan dengan kegiatan olah raga, sedangkan pakaian dinas lapangan (PDL) hanya dipakai oleh aparat yang bertugas sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti petugas operasional pada Dinas Perhubungan dan petugas operasional pemadam kebakaran.

Selain itu, katanya, petugas operasional satuan polisi pamong praja (Pol PP), petugas medis dan paramedis di rumah sakit dan Puskesmas, serta petugas operasional lainnya sepanjang ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.

Sementara bagi karyawati yang menggunakan busana muslim tutup kepala (jilbab) agar warnanya disesuaikan dengan warna pakaian, dan tetap menggunakan atribut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan, untuk pegawai golongan IV ke atas, di samping memakai pakaian dinas tersebut, dalam menjalankan tugas-tugas tertentu dapat memakai pakaian  sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian sipil lengkap (PSL).

“Untuk pegawai tidak tetap/pegawai harian lepas dalam melaksanakan tugas  wajib memakai pakaian seragam sebagaimana yang telah ditetapkan, dan lengkap dengan atributnya,” katanya.

Dalam ketentuan mengenai pakaian dinas tersebut juga ditetapkan kewajiban setiap pimpinan SKPD untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terkait penggunaan pakaian dinas dan pembinaan disiplin lainnya di lingkungan kerja masing-masing serta bertanggung jawab secara berkesinambungan atas pelaksanaan peraturan wali kota tersebut.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Mataram Cukup Wibowo juga mengatakan pemerintah kota saat ini masih dalam  proses penyeragaman penggunaan batik tradisional/tenun ikat. “Ini memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga perlu diatur dalam anggaran,” katanya.(ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment