Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By November 5, 2011 1 Comments

Mungkinkah Bupati KH. Zulkifli Muhadli Lengser ?

(Tinjauan Dalam Perspektif Hukum dan Politik) Oleh: Dirham Zain


Dalam beberapa hari belakangan ini, perbincangan publik terkait status dan eksistensi jabatan politik Bupati Kabupaten Sumbawa Barat KH.Zulkifli Muhadli pasca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 145 K/TUN/2011 kian hangat.

Terbitnya putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), merupakan jawaban lembaga pengadilan yang bersifat mengikat (berkekuatan hukum tetap) atas gugatan yang diajukan oleh pihak Busrah Hasan – Mustakim Patawari menyangkut ijazah Sekolah Rakyat/ SDN 5 Taliwang (baca: obyek sengketa) An. KH. Zulkifli Muhadli yang digunakan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan administrasi saat menjadi peserta Pilkada 2010.

Dalam “ bingkai demokrasi “ dan perkembangan politik kontemporer di tingkat lokal, putusan Mahkamah Agung tersebut disikapi beragam ekspektasi (pengharapan), persepsi dan pendapat, baik dari politisi, akademisi, birokrasi maupun warga masyarakat lainnya. Kalangan yang berada dihaluan politik berseberangan dengan penguasa KSB saat ini, menuntut Bupati KH. Zulkifli Muhadli dan Wakil Bupati H.Mala Rahman lengser atau Pilkada ulang. Dengan alasan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf c) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) huruf c) PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebaliknya, kelompok pendukung Bupati menilai, bahwa putusan Mahkamah Agung hanyalah masalah kesalahan administrasi pendidikan dasar, sehingga tidak berimplikasi terhadap posisi jabatan Bupati KH. Zulkifli Muhadli, mengingat amar putusan Mahkamah Agung tersebut perintah terhadap suatu institusi, yakni Kepala SDN 5 (eks. Sekolah Rakyat) Taliwang untuk “ mencabut “ ijazah An. Zulkifli Muhadli. Dalam istilah mereka, ijazah tidak sah bukan berarti yang bersangkutan tidak sekolah atau tidak tamat sekolah. Kemudian selebihnya adalah pendapat dan pandangan dari kalangan yang bersikap netral.

Suatu hal yang cukup menarik dicermati terkait pernyataan (statement) Prof. Dr. Idrus Abdullah pakar hukum  Universitas Mataram (Unram) yang mempertanyakan tentang materi gugatan, dan konon terkesan mendiskriditkan pihak sekolah. Pernyataan beliau langsung mendapat reaksi dari pengacara Busrah Hasan – Mustakim Patawari, karena dianggap mengaburkan pokok masalah dan bertentangan dengan pendapat Agus Sofyan Wahab yang juga akademisi senior dari perguruan tinggi yang sama (Unram).

Menurut penulis, sebenarnya tidak ada yang salah diantara pendapat akademisi senior tersebut, termasuk counter statement dari Toto Ismono, SH selaku pengacara Busrah Hasan– Mustakim Patawari. Mengingat masing – masing pihak tentu memiliki alasan dan pertimbangan akademik. Yang berbeda itu mungkin pada tataran substansi dan implementasi putusan Mahkamah Agung itu tadi.

Prokontra tanggapan dan pendapat yang berlangsung ditengah- tengah masyarakat merupakan hal yang lumrah, sebagai manifestasi dari kepedulian terhadap demokrasi dan hukum, termasuk diantaranya pendapat penulis. Sebagai putera asli daerah “ Kemutar Telu “ (sebutan lain KSB) yang berdomisili dan mengabdi diluar Provinsi NTB, mencoba memberikan kontribusi pemikiran sebagai refleksi (renungan) berkenaan tuntutan mundur  Bupati dan desakan Pilkada ulang pasca putusan Mahkamah Agung RI.

Kalau diamati, dua kelompok yang “ garis politiknya “ kontra terhadap Bupati, memiliki kesamaan tuntutan, tapi kepentingan politiknya yang berbeda. Tim pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Andi Azizi Amin – Dirmawan (Paket “ AMAN “) yang menjadi rival politik pasangan “ Z-M “ saat Pilkada 2010 mendesak KPUD membatalkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih KH. Zulkifli Muhadli – Malla Rahman. Jika pasangan “ Z-M “ tergusur dari “ tahta kekuasaan “, maka logika politiknya pasangan (Paket “AMAN“) yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan pendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Busrah Hasan – Mustakim Patawari tuntutannya Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan, selanjutnya dilaksanakan Pilkada ulang. Aspirasi ini bisa dimaklumi, mengingat pasangan “ Rahmat “ ini hanya sempat berada di “ pintu gerbang “ Pilkada (bukan peserta Pilkada 2010).

Mengenai adanya pernyataan yang mendesak dilaksanakan Pilkada ulang, hal ini dapat dipahami sebagai “pewarna demokrasi “ untuk tidak mengatakan terkesan aneh. Ini karenakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah dilantik, yang sebelumnya telah diputuskan melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi RI (MK) atas gugatan perkara Pilkada yang diajukan kubu Paket  “ AMAN “. Pilkada ulang hanya bisa dilakukan manakala masih dalam tahapan Pilkada. Katakanlah karena alasan bencana alam atau kecurangan perhitungan, dan putusan pengadilan (Mahkamah Konstitusi).

Terlepas apakah gugatan yang diajukan oleh pihak Busrah Hasan – Mustakim Patawari sarat dengan muatan dan kepentingan politik itu soal lain. Namun yang ingin penulis katakan, bahwa berdasarkan realitas dan kasus politik yang terjadi di negeri ini, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sangat susah diberhentikan karena alasan mengingkari sumpah/ janji misalnya. Hal ini bukan disebabkan oleh sifatnya yang abstrak atau pembuktiannya yang rumit, akan tetapi dihadapkan berbagai kendala, tekanan dan resistensi politik (perlawanan) dari pendukung pemegang kekuasaan, baik yang berada di dalam maupun diluar gedung wakil rakyat. Problema demikian tentu akan menjadi bahan pertimbangan dan        “ kalkulasi politik “ tersendiri.  Berbeda jika menyangkut 3 (tiga) hal yaitu: Pertama: Dilanda krisis kepercayaan publik yang luas melibatkan tanggungjawabnya. Kedua: Terlibat kasus korupsi, dan/ atau Ketiga: Melakukan tindakan kriminal.

Dari tiga hal tersebut, ada tidak yang bisa dikaitkan untuk dijadikan alasan dan bukti kuat melengserkan Bupati KH.Zulkifli Muhadli. Kendati sudah ada putusan dari Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan pada tingkat PTUN dan PT TUN, hal itu lebih kepada persoalan administrasi terkait kebijakan yang diterbitkan oleh pimpinan suatu institusi atau pejabat publlik, dalam konteks ini adalah kepala SR/ SDN 5 Taliwang. Artinya, amar putusan Mahkamah Agung tersebut spesifik soal ijazah tidak sah, dan bukan difungsikan sebagai “ senjata “ untuk melakukan eksekusi terhadap jabatan Bupati KH. Zulkifli Muhadli. Jika boleh disebut, vonis Mahkamah Agung tersebut sejenis “ Fatwa “ terhadap dokumen STTB yang diterbitkan Sekolah Rakyat (sekarang SDN 5 Taliwang).

Dengan demikian, kalau hanya berbekal putusan Mahkamah Agung RI, dan ditafsirkan secara partial (sepihak) tanpa ada langkah hukum bentuk lain dan mekanisme politik, kelihatannya tidak ada ruang yang memungkinkan untuk melengserkan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat KH. Zulkifli Muhadli, kendati mengalami “ cidera persyaratan administrasi “ tetap saja akan sulit terwujud, dan hampir sama sulitnya mengakomodir tuntutan Pilkada ulang di kabupaten bermotto: “ Pariri Lema Bariri “.

Banjarmasin,   November   2011

Hormat Penulis,

DIRHAM ZAIN

a. Mantan Staf Ahli Bid. Politik Gubernur Kalimantan Selatan ;

b. Mantan Staf Khusus Bid. Politik & Pemerintahan Bupati Tanah Bumbu – Kalsel.

Posted in: Opini

About the Author:

1 Comment on "Mungkinkah Bupati KH. Zulkifli Muhadli Lengser ?"

Trackback | Comments RSS Feed

  1. Nadia Rahmawaty says:

    Wah ini pemikiran yang bagus untuk direnungi oleh semua pihak. Nak sampe sesama dita tubasengal bae, sate Pilkada ulang, lamen sok lok biayanya dari mana ?. Dari pada Pilkada ulang lebih baik Bupati sekarang lanjut ……. 

Post a Comment