Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By July 13, 2011 0 Comments

IUP Eksplorasi PT. Indotan Sumbawa Barat Terancam Dicabut

Taliwang – Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang dikantongi PT. Indotan Sumbawa Barat terancam dicabut oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sebelum mengambil langkah tegas, pihak pemerintah melayangkan surat teguran dan evaluasi akhir ke-2 dengan nomor 540/062 ESDM Budpar/VI/2011.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kebudayaan dan Pariwisata (ESDM Budpar), Drs Hajamuddin MM yang ditemui dalam ruang kerjanya membeberkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja PT. Indotan Sumbawa Barat selaku pemegang IUP Eksplorasi dengan nomor 602 tahun 2010, ada beberapa tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar beberapa aturan, sehingga diminta untuk memberikan penjelasan.
Beberapa hal tekhnis yang perlu diberikan penjelasan adalah, jenis dan kekuatan mesin serta spesifikasi alat survey tambang yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengeboran yang pernah dilakukan pada tahun 2004 sampai tahun 2009, karena harus mendapatkan mendapatkan ijin Direktorat Jenderal pertambang umum, jika melakukan pengobaran dalam.
“Perusahaan wajib mendapatkan Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan memperhatikan surat keputusan dirjen pertambangan umum nomor 75.K/201/DDJP/1995 tentang pelaksanaan keputusan menteri pertambangan dan energy nomor 2002.K/201/M.PE/1994 mengenai SIPP,” beber Hajamuddin.
Hajamuddin juga menyampaikan, PT. Indotan juga diminta menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan komersial di Toronto Canada yang berkaitan dengan Southern ARC dan New Crest, termasuk aksi korporasi saham, karena PT. Indotan tidak boleh memindahkan IUP eksplorasi kepihak lain, tanpa pemberitahuan kepada Bupati KSB selaku pemberi IUP Eksplorasi.
Masih keterangan Hajamuddin, atas surat yang dilayangkan itu telah diberikan jawaban oleh pihak perusahaan, namun penjelasn tertulis yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan pemerintah KSB, lantaran tidak dijelaskan secara tehnis dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen penguat penjelasan. “Memang sudah ada jawaban perusahaan, namun tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah KSB,” timpal Hajamuddin.
Bukti jawaban perusahaan tidak sesuai harapan adalah, pihak perusahaan tidak membeberkan secara detail mesin yang digunakan dalam melaksanakan pengeboran, sebab dalam surat keputusan dirjen pertambangan umum nomor 75.K/201/DDJP/1995 tentang pelaksanaan keputusan menteri pertambangan dan energy nomor 2002.K/201/M.PE/1994 mengenai SIPP, jika melakukan pengeboran dalam harus mendapatkan ijin dirjen pertambangan. “Pengeboran yang dilakukan perusahaan mencapai 300 meter dan menggunakan mesin diatas 10 pk, jadi harus ada ijin,” lanjut Hajamuddin.
Hajamuddin juga menyampaikan, dalam surat jawaban perusahaan bernomor L0113/15B/VI/2011 yang ditanda tangani langsung direktur PT. Indotan Sumbawa Barat, Andrew James Rowe tidak menyampaikan secara rinci dalam bentuk laporan kepada Bupati KSB terkait kegiatan komersial yang telah dilakukan, tetapi hanya menjelaskan tentang komposisi kepemilikan saham yang sudah pernah disampaikan sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Hajamuddin mengingatkan, Bupati KSB belum bersedia memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang disampaikan perusahaan, lantaran belum ada kesepakatan terhadap Memorandum of Undestanding (MoU) atas perjanjian usaha patungan. (SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment