Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By July 11, 2011 0 Comments

Kembali, Warga Tambak Sari Pertanyakan Jadwal Operasi PT. BHJ

Poto Tano, Sumbawa Barat – Warga desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano kembali mempertanyakan jadwal operasional PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) yang akan mengelola tambak seluas 200 hektar yang mangkrak pasca ditinggal PT Sekar Abadi Jaya (SAJ) tahun 2002 lalu.
Kembali menguak desakan masyarakat itu, lantaran sebelumnya, masyarakat sekitar pernah mendapat pemberitahuan secara terbuka dari pemerintah kecamatan Poto Tano, bahwa PT. BHJ akan mulai beroperasi pada Juni lalu, namun sampai saat ini belum juga terlihat tanda-tanda akan adanya aktifitas dilahan tambak tersebut.

Menurut Kades Tambak Sari, Ahmad, cukup besar harapan masyarakat desa Tambak Sari akan aktifitas kembali tambak tersebut, lantaran mereka mayoritas eks petani plasma ketika tambak di kelola PT. SAJ. “Saya sendiri sangat berharap tambak itu segera dioperasikan, sehingga masyarakat dapat kembali beraktifitas dalam rangka peningkatan ekonomi, termasuk mengurangi angka pengangguran didesa tambak sari,” ucap Ahmad.
Ahmad mengakui, saat ini ada kekecewaan masyarakat dengan pemerintah yang tidak memberikan kepastian jadwal operasional perusahaan yang memiliki kewenangan itu, apalagi pengoperasiannya pernah diresmikan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Maret 2010 lalu, ditambah lagi informasi yang disampaikan pemerintah kecamatan beberapa waktu lalu. “Wajar kalau kami terus mendesak dan mempertanyakan jadwal pengoperasian tambak sari,” lanjut Ahmad.
Sementara Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP), Ir H Abbas yang dikonfirmasi mengakui, jika PT. BHJ belum memberikan kepastian mulai dioperasikan tambak tano, meskipun pemerintah KSB melalui DKPP sudah cukup kooperatif membantu kebutuhan perusahaan, termasuk dengan menerbitkan ijin lokasi bagi PT.BHJ dari bupati.
“Pemerintah KSB sangat konsen dan serius membantu perusahaan, bahkan pada Juni lalu saat bersama sejumlah anggota DPRD KSB sempat mendatangi langsung kantor PT. BHJ di Jakarta untuk meminta kejelasan, namun pihak perusahaan belum dapat memberikan kepastian, dengan alasan kondisi budidaya udang saat ini sedang tidak menentu,” tandas H Abbas.
Masih keterangan H Abbas, alasan yang disampaikan pihak perusahaan tidak akan mengurungkan niat pemerintah KSB melalui DKPP untuk terus mendesak perusahaan, lantaran dalam konteks budidaya udang, kondisi suatu daerah tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jadi alasan perusahaan tidak relevan, sehingga akan tetap mendesak PT. BHJ segera beroperasi.(SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment