Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By June 17, 2011 25 Comments

Pemerintah KSB Diminta Bayar Hotel Grand Royal Taliwang

Taliwang – Aliansi Pemuda Sumbawa Barat (APSB) Yogyakarta mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menyediakan anggaran pada tahun 2012 mendatang untuk membayar Hotel Grand Royal Taliwang, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Desakan untuk membayar biaya pembangunan hotel kepada PT. Ampuh Sejahtera sebagai investor bukan hanya untuk mengakhiri konflik atas pembangunan fasilitas karaoke dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), tetapi menutup kerugian yang akan dialami pemerintah KSB, jika pengelolaannya mengacu pada Memorandum Of Undestanding (MoU) yang telah ditanda tangani.
“Solusi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah KSB saat ini adalah, memutuskan untuk membayar semua pengeluaran PT. Ampuh yang melakukan investasi pembangunan hotel, namun sebelumnya harus melakukan penghitungan atas besarnya biaya yang telah dikeluarkan pihak pelaksana pembangunan,” ucap presidium APSB Yogyakarta.
Masih keterangan Zulkarnaen yang juga dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini, jika PT. Ampuh tetap diberikan kewenangan untuk mengelola hotel, maka akan tetap mendesak untuk diberikan SIUP MB, lantaran dalam MoU, pihak pemerintah KSB akan membantu dalam pengurusan ijin dan akan mempermudah segala bentuk perijinan yang dibutuhkan. Jika ijin SIUP MB tidak diberikan, pemerintah KSB akan dituding telah ingkar janji (oneprestasi).
Hal lain yang menjadi kerugian pemerintah KSB yaitu pada pasal 11 MoU, dimana pemerintah KSB kewajiban dan bertanggung jawab pada hunian kamar hotel 60-80 persen. “Saya melihat MoU yang telah ditanda tangani ini lebih banyak merugikan pemerintah KSB, jadi langkah yang tepat saat ini, menyediakan anggaran untuk membayar biaya pembangunan hotel tersebut,” timpal Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga menegaskan, jika pemerintah KSB memutuskan untuk membayar seluruh biaya pembangunan hotel kepada pihak pelaksana, pemerintah KSB akan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas kepemilikan hotel tersebut, terlebih dapat mengelolah sesuai keinginan bersama seluruh masyarakat. “Pemerintah KSB tidak memiliki hak untuk mengatur system pengelolaan, karena pembangunan hotel Taliwang menggunakan system Bangun Guna Serah (BGS), tetapi lain halnya jika dibayar langsung,” timpal Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga merasa yakin, pihak pelaksana pembangunan akan menerima keputusan untuk dibayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan, karena para pelaku investasi akan selalu menerima keputusan pemerintah. “Saya yakin PT. Ampuh akan terima solusi membayar biaya yang telah dikeluarkan,” tandas Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga mengatakan, biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar seluruh biaya pembangunan hotel grand royal taliwang tidak terlalu besar, jika diukur dengan biaya pembangunan fasilitas mega proyek. “Sekarang ini yang perlu diketahui, apakah ada keinginan pemerintah untuk membayar hotel tersebut. Jika memang ada, pending beberapa program pembangunan yang dianggap belum mendesak,” urai Zulkarnaen.(SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

25 Comments on "Pemerintah KSB Diminta Bayar Hotel Grand Royal Taliwang"

Trackback | Comments RSS Feed

  1. Risma says:

    saya setuju pak,pembangunan hotel sebenarnya juga menggunakan dana keuntungan daroi kompensasi mega proyek yang diberikan pemeritah KSB.sistim guna serah jelas merugikan pemerintah karena setelah bangunannya kropos baru diserahkan ke pemda.sementarA Y yang membayar hotel juga pemda. Posisi pemda memang dibawa tekanan PT.Ampu

  2. akim says:

    Pak nain benar, betapa bodohnya kita sebagai rakyat KSB, Masa kita diwajibkan untuk mengisi hunian kamar, kemudian keuntugannya buat PT Ampu. terus setelah bagunanya rapuh selama 15-25 tahun baru di serahkan ke Pemda. Betapa bodohnya rakyat KSB. bagunan khan ada masa habis pakainya. berarti setelah PT AMPU untung baru sampanya diserahkan ke rakyat KSB. Ini khan akal akalannya pirin.pirin yang dapat keuntungan ini semua.nauzibillah minsalik

  3. Akhirudin says:

    Kras gedo tau KSB pe…..i kelo barangkang rangkang ning PT.Ampu, kalau wan prestasi PT ampuh akan mengajukan Ke pengadilan dan bisa dipastikan KSB akan kalah karna PT.AMPUH tau titik kelemahan MOU ini. pemda KSB ibarat sudah jatuh tertipa tangga

  4. Akhirudin says:

    untuk pak akher….anda khan anggota DPR masa ngomongnya seperti itu,….yang bodoh sebenarnya pemerintah dan DPRD KSB bukan rakyat KSB. tau merugikan mengaapa MOU di Tanda tangani.ngaca pak akher anda enak enak duduk di DPR,pakai fasilitas mobil dinas petantang petenteng ke sana kemari tapi kontribusi anda untuk rakyat KSB Noooool besar

  5. Fila ade Ka mesa says:

    untuk pak akher….anda khan anggota DPR masa ngomongnya seperti itu,….yang bodoh sebenarnya pemerintah dan DPRD KSB bukan rakyat KSB. tau merugikan mengaapa MOU di Tanda tangani.ngaca pak akher anda enak enak duduk di DPR,pakai fasilitas mobil dinas petantang petenteng ke sana kemari tapi kontribusi anda untuk rakyat KSB Noooool besa

  6. masyarakar teraniaya says:

    yg terbaik skg ini pemda dan dewan mikir lbih byk krna pt.ampuh hanya memakai etika bisnis dg berdasarkn kepres permen dn perda juga MoU jdi lema mo bro pemda dn bro dwan. kami hnya mau kputusan terbaik

  7. Dira andriani says:

    Eksekutip,DPR baru bereaksi ketika maslahnya sudah terangkat ke publik,seharusnya MOU antara pemda dengan PT.Ampu di bedah di publik,kontraknya di muat di media massa,ini khan sama dengan beli kucing dalam karung,yang bayar rayat yang nikmati keuntungan Perusahaan. Pemerintah ibarat calo yang mengadalkan komisi dari MOU. Ini harus diungkap oleh aparat Hukum. Untuk yang comet dan Sumbawa barat post trimakasih karena kami yang awam menjadi tahu masalah sesungguhnya.tapi tolong diungkap sampaia tuntas sampai ke akar akarnya, berita jangan sepotong potong

  8. Kaharudin says:

    ini khan akal akalnya pirin agar dapat komisi

  9. Indra says:

    memang sebaiknya hotel dibayar kalau ingin aman dan membawa manfaat bagi KSB, khan KSB terkenal kaya urutan 6 di Indonesia. masi bayar gitu aja ngga bisa

  10. Akhmad says:

    saya setuju dengan mas indra tp dananya sudah habis di pakai demo oleh pirin

  11. bangun says:

    Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen berencana untuk membangun rumah sakit yang lebih representatif, karena rumah sakit yang sekarang dimiliki dinilai sudah kurang representatif untuk pelayanan kesehatan yang maksimal.

    Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai kendala penyediaan dana pembangunan rumah sakit. Dalam usaha untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerima proposal pembangunan rumah sakit dari PT. Ampuh Sejahtera, yang berkedudukan di Jl.Bengawan Solo No. 2 A, Sukoharjo, dengan Nomor 273/AMPS/SKH/VII/2003, tanggal 21 Juli 2003.

    Dengan adanya proposal dari PT. Ampuh Sejahtera tersebut, Bupati Kebumen mengeluarkan Surat Bupati Nomor 050/799, tanggal 16 Agustus 2003 kepada PT.Ampuh Sejahtera, perihal permohonan proses lebih lanjut atas proposal pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Setelah PT. Ampuh Sejahtera menindaklanjuti, Bupati Kebumen mengirimkan surat kepada DPRD Nomor 445/0277 tanggal 31 Maret 2004, perihal penyampaian draft MoU RSUD Tipe B untuk dilakukan kajian secara bersama-sama antara DPRD dengan Tim Eksekutif. Atas surat permohonan tersebut, DPRD Kabupaten Kebumen menyetujui kerja sama pembangunan (RSUD) antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT. Ampuh Sejahtera dengan mengeluarkan Surat Nomor : 440/183 Nomor : 445/172/DPRD/2004, tanggal 30 April 2004, perihal Persetujuan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT. Ampuh Sejahtera Sukoharjo tentang Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

    Untuk menindaklanjuti persetujuan kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan PT. Ampuh Sejahtera membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, Nomor : 318/AMPS/SKH/V/2004 tanggal 10 Mei 2004. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Bupati Kebumen dan Direktur Utama PT. Ampuh Sejahtera, Sdr. Mustain, dengan saksi-saksi Kepala BP. RSUD Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

    Dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam rencana pembangunan RSUD serta telaah atas dokumen perencanaan pembangunan RSUD ditemui beberapa permasalahan, yaitu :

    a. Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Understanding (MoU).

    Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait diperoleh penjelasan bahwa pembangunan RSUD dilaksanakan oleh PT. Ampuh Sejahtera didasarkan pada MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT. Ampuh Sejahtera. MoU yang dimaksudkan tersebut sama dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 440/183 Nomor : 318/AMPS/SKH/V/2004 tanggal 10 Mei 2004.

    Dengan adanya MoU yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, terjadi kerancuan pemahaman, dimana MoU sebagai suatu nota kesepahaman yang belum mencantumkan hak dan kewajiban serta sanksi tapi dalam Perjanjian Kerja Sama (yang diartikan sebagai MoU) sudah mengatur hak dan kewajiban serta sangsi sebagai suatu bentuk perikatan kedua belah pihak.

    Dalam MoU/ Perjanjian Kerja Sama tersebut antara lain berisi :

    - Biaya pembangunan RSUD sebesar Rp68.323.800.000,00;

    - Pembebanan biaya pembangunan, yaitu APBD Kabupaten Kebumen dengan dukungan APBD Propinsi Jawa Tengah dan APBN;

    - Jenis pekerjaan yang akan dikerjakan;

    - Tahapan pembayaran;

    - Jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

    - Syarat dimulainya pekerjaan;

    - Hak dan kewajiban kedua belah pihak, salah satu kewajiban Pihak Kedua adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

    - Syarat berakhirnya perjanjian, yang salah satunya berbunyi “Pihak Pertama

    dan atau Pihak Kedua melanggar isi perjanjian ini.”

    Dengan isi MoU/Perjanjian Kerja Sama seperti di atas, maka seolah-olah MoU/ Perjanjian Kerja Sama berfungsi sama dengan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.

    Selain MoU/Perjanjian Kerja Sama, dalam rangka pembangunan RSUD telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), No. 050/330/SPMK/INDUK/2004, tanggal 14 Juni 2004, yang ditandatangani bersama antara Bupati Kebumen dan Direktur Utama PT. Ampuh Sejahtera. Dalam hal penandatanganan SPMK tersebut terdapat ketidak laziman, dimana yang diberi kerja/penyedia jasa ikut menandatangani SPMK. SPMK tersebut dibuat dengan dasar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 440/183 Nomor : 318/AMPS/SKH/V/2004 tanggal 10 Mei 2004.

    Isi dari SPMK tersebut antara lain :

    - Pekerjaan harus dilaksanakan menurut syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan meliputi:

    1) Perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan PT. Ampuh Sejahtera Sukoharjo;

    2) Aanwijzing/penjelasan tata cara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan;

    3) Ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan masing-masing Pengguna Anggaran;

    4) Petunjuk teknis dari konsultan pengawas dan Tim Teknis dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

    - Pada setiap akan memulai tahapan jenis pekerjaan pada unit bangunan yang dikerjakan wajib didahului dengan mengajukan ijin kepada pengguna jasa.

    Selain telah diterbitkannya SPMK tersebut, pada tanggal yang sama juga telah dibuat Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA-SPL), No. 050/331/BASPL/2004, tanggal 14 Juni 2004 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran dengan Direktur PT. Ampuh Sejahtera,Sukoharjo. Isi dari BA-SPL tersebut antara lain menyebutkan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan lapangan/lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru BPR RSUD Kabupaten Kebumen kepada Pihak Kedua yang menerima untuk dapat dikelola sesuai Kontrak No. 440/183 No.318/AMPS/SKH/V/2004 tanggal 10 Mei 2004.

    Dengan dijadikannya Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut sebagai dasar pembuatan SPMK dan BA-SPL (bahkan dalam BA-SPL Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut disebut sebagai kontrak), maka Surat Perjanjian Kerja Sama telah dianggap sebagai Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru BP RSUD Kabupaten Kebumen. Hal tersebut juga tidak lazim dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Selain itu, penggunaan Surat Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan juga bertentangan dengan isi SPMK mengenai syarat dimulainya pekerjaan, yaitu pada angka 3 huruf c, yang menyebutkan “Ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan masing-masing Pengguna Anggaran”.

    b. Terdapat dua versi Rencana Anggaran Biaya.

    Atas pelaksanaan pembangunan RSUD tersebut, walaupun telah dikeluarkan BA-SPL tetapi dokumen kegiatan yang ada hanya dokumen-dokumen perencanaan yang belum disetujui oleh pengguna jasa. Dokumen perencanaan tersebut antara lain gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Daftar Harga Bahan dan Upah.

    Telaah atas dokumen RAB diketahui bahwa terdapat 2 (dua) versi RAB, dimana dalam hal total nilai pekerjaan kedua RAB tersebut sama, perbedaan antar keduanya ada pada volume dan nilai pada jenis-jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sedangkan gambar kerja tidak ada perubahan. Dengan adanya RAB yang berbeda-beda dan tidak diikuti dengan perubahan gambar kerja tersebut, adalah sesuatu yang janggal/tidak lazim dalam perencanaan pekerjaan teknis.

    c. Penentuan Harga Bahan dan Upah tidak sesuai dengan peraturan.

    Dari dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah, diketahui bahwa untuk bahan/barang diluar Standar Harga Kabupaten Kebumen, dibuat dengan komponen perhitungan untuk Harga Bahan yang Dipakai adalah harga price list, penyesuaian harga 11%, jasa 10%, dan PPh 2%. Sementara untuk menentukan harga bahan/barang yang ada dalam Standar Harga Kabupaten Kebumen dilakukan dengan cara Standar Harga dikurangi PPN dan ditambah dengan penyesuaian harga. Sedangkan untuk Harga Satuan Pekerjaan yang Dipakai dengan komponen perhitungan Harga Bahan yang Dipakai ditambah dengan biaya pemasangan, alat bantu, dan asesories lainnya. Untuk beberapa jenis barang, harga yang digunakan dalam perhitungan harga satuan pekerjaan di RAB lebih tinggi dari Harga Bahan yang Dipakai. Dalam penentuan Harga Bahan dan Upah tersebut seharusnya berdasarkan Harga Pasaran Setempat yang diperoleh dari survey harga pasar dan komponen lain yang dapat diperhitungkan hanya Jasa Pemborong. Dengan cara perhitungan harga satuan seperti tersebut di atas, menunjukkan adanya kecurangan dalam penentuan harga satuan yang bisa berakibat merugikan keuangan Negara/daerah.

    Dari uraian di atas terlihat bahwa, sejak dari pembuatan perjanjian kerja sama (yang berfungsi sebagai kontrak pekerjaan), penerbitan SPMK, pembuatan BA-SPL, penentuan volume pekerjaan dalam RAB, sampai dengan penentuan harga satuan dalam RAB, dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selain hal-hal seperti diuraikan di atas, di ketahui pula bahwa konsultan perencana ( PT. Swarna Dasakarsa Konsultan, Semarang) ditunjuk oleh PT. Ampuh Sejahtera yang permohonan persetujuannya disampaikan kepada Bupati Kebumen dengan surat No. 001/AMPS/KBM/2004, tanggal 11 Mei 2004.

    Dari dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah, pada lampiran price list barang diketahui bahwa informasi harga tiang pancang dari PT. WIKA Beton atas permintaan PT. Swarna Dasakarsa Konsultan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Kebumen dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2004. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Ampuh Sejahtera telah merancang/membuat RAB pembangunan BP RSUD sebelum Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan surat permohonan penunjukkan konsultan perencana kepada Bupati Kebumen hanya sebagai formalitas.

    Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

    Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pada :

    a. Pasal 5, huruf f “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”

    b. Pasal 13 (1) “Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.”

    c. Pasal 13 (3) “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan …..”

    d. Pasal 31 (7) “Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang professional.”

    e. Pasal 35 (2) “Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.”

    f. Pasal 35 (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

    1) jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara;

    2) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;

    3) membayar denda dan ganti rugi kepada Negara;

    4) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.”

    g. Pasal 35 (6) “Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

    h. Pasal 35 (7) “Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.”

    i. Pasal 37 (3) “Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa, keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.”

    Dengan proses pengadaan barang seperti diuraikan di atas, akan berpotensi merugikan Negara/daerah apabila direalisasikan pembangunan dan pembayarannya.

    Hal tersebut disebabkan karena adanya indikasi kecurangan dalam perencanaan pembangunan BP RSUD yang dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera.
    Baca Komentar ( 0 komentar) Kirim Komentar
    back
    Baca Juga Propinsi : Jawa Tengah

  12. bangun says:

    buat apa beli hotel, yg RABnya bgt banyak, pemda buat saja dengan uang yg jumlahnya yg disebut ampuh, temboknya bisa pakai marmer semua,,,, MOU itu pakai bungjus kacang aja, PT.AMPUH kerjanya apa rapi ? coba pangil staf ahli beton dan kontruksi periksa kerjaannya,

  13. bangun says:

    ngak ada manfaatnya bayar hotel, yg asal jadi buang2 uang saja, lebih baik pak bupati fokus buat jalan akses untuk para investor, dan bendungan biar taliwang ngak banjir lagi, pikirkan masa depan jgn krena gengsi, buat yg lebih bermanfaat, kenapa takut dengan MOU itu bisa berjalan kecuali rakyat tidak menentang, klu mau main lapor KPK laporkan saja PT.ampuh itu uji lap hasil pekerjaannya sama undang team ahli, jgn dibodoh2in rakyat KSB PT.AMPUH dijawa ngak laku cara kerjanya, allahu akbar…allahu akbar

  14. bangun says:

    ngak ada manfaatnya bayar hotel, yg asal jadi buang2 uang saja, lebih baik pak bupati fokus buat jalan akses untuk para investor, dan bendungan biar taliwang ngak banjir lagi, pikirkan masa depan jgn krena gengsi, buat yg lebih bermanfaat, kenapa takut dengan MOU itu bisa berjalan kecuali rakyat tidak menentang, klu mau main lapor KPK laporkan saja PT.ampuh itu uji lap hasil pekerjaannya sama undang team ahli, jgn dibodoh2in rakyat KSB PT.AMPUH dijawa ngak laku cara kerjanya, hotel apa itu luasnya saja kecil,harga luar biasa ….allahu akbar…allahu akbar

  15. Mahasiswa Teknik SIPIL UMM says:

    bayar hotelmemang rugi tp kalau tidak dibayar kita tamba rugi. Coba baca MOU antara pemda KSB dengan PT AMPUH. Pemda KSB diwajibkan menghuni 80% Kamar Jotel grend Royal sampai 25 tahun, jadi ada tidak ada penghuni hotel pemda tetap harus byr 80% Kamar hotel.PT ampuh hanya berkewajiban membayar 20%. bayagkan pak bangun…..di pasal berikutnya pemda hanya di berikan wewenang saat ini untuk mengelolah lahan parkir di Hotel Gren Roysl sementara berapa sich penghasilan dari perparkiran. Jadi sebenarnya kala Pemda Membayar sebenrnya bisa dibayar dari kewajiban yg harusnya di setorkan *80% dari kamar hotel setia harinya. Jadi menurat saya memang Hotel akan jauh menguntuingkan kalau dibayarkan.

  16. Mahasiswa Teknik SIPIL UMM says:

    bayar hotelmemang rugi tp kalau tidak dibayar kita tamba rugi. Coba baca MOU antara pemda KSB dengan PT AMPUH. Pemda KSB diwajibkan menghuni 80% Kamar Jotel grend Royal sampai 25 tahun, jadi ada tidak ada penghuni hotel pemda tetap harus byr 80% Kamar hotel.PT ampuh hanya berkewajiban membayar 20%. bayagkan pak bangun…..di pasal berikutnya pemda hanya di berikan wewenang saat ini untuk mengelolah lahan parkir di Hotel Gren Roysl sementara berapa sich penghasilan dari perparkiran. Jadi sebenarnya kala Pemda Membayar sebenrnya bisa dibayar dari kewajiban yg harusnya di setorkan *80% dari kamar hotel setia harinya. Jadi menurat saya memang Hotel akan jauh menguntuingkan kalau dibayarkan.

  17. ranger merah says:

    karena yang backing PT ampuh adalah pirin, maka pt. ampuh akan bisa tetap semena2 kepada pemda

  18. tapi sulit mencari orang yang mau mengkritisi dan mengangkat isu isu aktual seperti ini,wartawanpun kadang kadang ogah karana semuanya ngpos di rumah firin. Salut buat pak zulkarnain yang peduli pada masalah KSB. Saya juga pernah lihat pak zulkarnain berdebat dengan bupati ketika mempermasalahan Rekrutmen CPN yang di ragukan kualitasnya, karena argument5asinya logis akhirnya argumentasinya di terima dan sistimnya pun di rubah tapi sayang e3stapet BKD di pegang oleh orang yang salah. Menurut saya sampaikan saja kritikan dan masukan,walaupun firin anak mas bupati tapi bupati KSB orangnya sangat realistis.

  19. bhuyung says:

    saya setuju dengan pernyataan2 diatas namun tolong disikapi… janganlah dunia ini ditambah lagi dengan beban2 dosa yang khilafiah… jelas dalam intisari alquran melarang minuman yang beralkohol… mau ikut gaya dan treeeen ya tinggal saja di wilayah yahudi sana… masih banyak minuman2 yang layak di konsumsi….. memangnya dengan tidak adanya ijin minuman beralkohol Kabupaten Sumbawa Barat tidak bisa maju….. ? gak usah sok lah….. jadikanlah Kab. Sumbawa Barat menjadi kota yang fitrah… bagaimana mau bersih kalau hal2 yang dilarang agama ikut di kembangkan di Kab. Sumbawa Barat

  20. yamin says:

    I nanta pe op mo sling sesalah sia pak,,apa nnya ti tgas na,,kring iyo tu pikur berema2 mo,meluk tu bau slsaikan maslah sa o,,,bau sdh mo tomas,,apa pning otak msyrakat KSB i dngar anu so2 bae o,,,kmi masyrakt KSB nnya jngka tu percya la pejabat lo sa o,,na smpai ilang kpercayaan masyrakt lo pjabat lo iyo o….

  21. Hemanu says:

    Lema mo muli mahasiswa KSB ning jogja ama tu pariri desa darat kita, Apa suli tu buya tau jujur ning KSB>Slbe pejabat KSB paling pintar cari MUKa.FIrin so lebi licik ke slbe preman preman KSB So anu i dengar termasuk dalam mutasi

  22. SURYAWAN30 says:

    KITA SUDAH DI KIBULI OLEH PEMIMPIN KITA SELAMA INI,KITA TELAH DI PERDAYA OLEH PARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF YANG HANYA MEMIKIRKAN PERUT SENDIRI,SELAMA INI BANYAK PROYEK YANG TIDAK JELAS ORIENTASI PENYELESAIANNYA,YANG LEBIH PARAH LAGI KUALITAS PROYEK DI KSB TERGOLONG DALAM KUALITAS BURUK,1 LAGI SAHAM 24% JUGA BAKALAN HILANG DARI TANGAN KITA INI ULAH SIAPA INI ULAH PIRIN CS INI ULAH KESOMBONGAN PEMIMPIN KITA

  23. SURYAWAN30 says:

    KOCK KITA BARU SADAR YA,DULU KALAU KITA KRITIK PEMERINTAH APALAGI EA 1 HAHA KITA UDAH DI PLOTOTIN,MAU TAHU KSB DI AMBANG KEMISKINAN

  24. SURYAWAN30 says:

    Jakarta, Sumbawanews.com.- Kepemilikan 6% saham divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) oleh tiga Pemerintah Daerah di NTB yang tergabung dalam PT Daerah Maju Bersama (PTDMB) saat ini dalam posisi gawat darurat. Pasalnya Grup Bakrie kini kembali menghadapi risiko gagal bayar (default) atas utang-utangnya terutama ke Credit Suisse (Singapura).
    Analis Kata Data sekaligus Pendiri Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI,) Lin Che Wei dalam press briefing, Kamis (6/9) kemarin di Jakarta menjelaskan resiko berat akan ditanggung oleh Pemda di NTB karena perusahaan tambang Grup Bakrie kini kembali menghadapi risiko gagal bayar (default) atas utang-utangnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan tajam harga batubara dunia, yaitu dari kisaran US$140 per ton di awal 2011 menjadi di bawah US$ 90 per ton, dan tren penurunan ini diperkirakan masih akan berlangsung lama.
    “Potensi default perlu diwaspadai, karena sekitar 24 persen saham NNT yang telah dibeli oleh PT Multi Daerah Bersaing (konsorsium Grup Bakrie dan Pemerintah Daerah) sudah digadaikan ke Credit Suisse (Singapura) sebagai jaminan atas utang senilai US$ 360 juta. Jika akibat default, saham Newmont milik MDB beralih ke tangan kreditor asing, maka tujuan divestasi yang semula dimaksudkan untuk mengembalikan saham Newmont ke pihak nasional, tidak tercapai,” jelasnya.
    Tingginya risiko utang membuat harga saham sejumlah perusahaan Grup Bakrie di bursa Jakarta dan London kian tertekan sejak awal 2011l. Beberapa di antaranya, yaitu PT Bumi Resources Tbk. (77%) dan PT Bakrie and Brothers (29%). Dua saham ini sudah mengalami tekanan cukup dalam sejak 2005, bahkan penurunan saham BUMI cukup drastis bila dibandingkan dengan posisi level tertingginya pada 12 Juni 2008 yaitu Rp 8.550 per saham. Penurunan harga juga terjadi pada saham Bumi Plc. di London (74%) dan PT Bumi Resources Mineral Tbk. (36%).
    Oleh karena itu Lin Che Wei mendorong Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk bisa melakukan pembelian 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Beban berat persoalan utang yang dihadapi Grup Bakrie saat ini merupakan peluang emas bagi pemerintah.
    Menurutnya Mahkamah Konstitusi pada 31 Juli lalu telah memutuskan bahwa rencana pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus seizin DPR. Menanggapi keputusan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah menyatakan akan segera berupaya meyakinkan dan meminta persetujuan DPR.
    Melihat kondisi keuangan Grup Bakrie saat ini, DPR seharusnya tak ragu menjatuhkan pilihan kepada pemerintah pusat, ketimbang memilih konsorsium Grup Bakrie dan pemerintah daerah dalam rencana pembelian saham Newmont. Beratnya beban utang yang tengah membelit kelompok usaha Bakrie, jelas akan menyulitkannya untuk bisa merealisasikan rencana pembelian itu.
    Keuntungan Pemerintah Pusat
    Menurut Lin Che Wei kondisi ini seharusnya bisa menjadi momentum emas bagi pemerintah pusat untuk segera merealisasikan niatnya membeli 7 persen sisa saham divestasi Newmont. Untuk itu, pemerintah perlu segera meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum masa perpanjangan perjanjian jual-beli (SPA) antara PIP dan Newmont berakhir pada 25 Oktober mendatang.
    Ada sejumlah keuntungan yang akan diperoleh negara, jika sisa saham Newmont jatuh ke tangan pemerintah. Pertama, meski kepemilikan saham oleh pemerintah tidak mayoritas, kontrol pemerintah terhadap pajak, royalti, dan dividen yang harus disetorkan Newmont semakin kuat. 
    Kedua, pendapatan negara dari pajak, royalti dan dividen otomatis akan menjadi lebih tinggi. Dividen NNT hingga 2028 diperkirakan mencapai US$ 6,9 miliar. Dari jumlah itu, pemerintah pusat diperkirakan akan mendapatkan porsi dividen sebesar US$ 485,3 juta. 
    Hal ini sejalan dengan anjuran peraih Nobel Ekonomi Joseph E. Stiglitz. Menurut guru besar ekonomi dari Columbia University (AS) ini, banyak kontrak yang dibuat oleh pemerintah negara-negara berkembang dengan perusahaan-perusahaan tambang asing amat buruk dan merugikan. Karena itu, dia menyarankan dilakukan renegosiasi kontrak. 
    “Jika ini tidak mungkin dilakukan, kenakan pajak pada laba rezeki nomplok itu,” ujarnya.
    Ketiga, potensi keuntungan capital gain dari kenaikan harga saham. Keempat, optimalisasi penguasaan sumber daya alam dan potensi penambahan cadangan emas dan tembaga. (sn01) 
    INI LAGI SALAH SATU KECEROBOHAN PEMERINTAH KSB

  25. SURYAWAN30 says:

    Bakrie Langgar Perjanjian Divestasi Newmont
    Fri, 09/07/2012 – 18:40 | admin

    Jakarta, Sumbawanews.com.- Keputusan Tiga pemerintah daerah NTB yang mengandeng PT Multicapital sebagai mitra dalam mengesekusi divestasi 24% saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) ternyata diindikasi terjadi pelanggaran kesepakatan oleh kelompok usaha Bakrie tersebut.

    Analis Kata Data sekaligus Pendiri Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI,) Lin Che Wei dalam Press Briefing di Jakarta, Kamis, 6 September 2012, menilai saat ini terdapat indikasi bahwa Grup Bakrie yang selama ini menjadi mitra Pemda dalam pembelian 24 persen saham Newmont tidak memenuhi komitmen yang dijanjikan.

    Untuk itu Lin Che Wei memberikan dukungan agar selayaknya Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong pemerintah pusat untuk mengambil 7% saham divestasi tahun 2010 lalu.

    Adapun komitmen yang dilanggar menurut Lin Che Wei yakni:

    Pertama, dalam kesepakatan yang dibuat, ditegaskan bahwa PT Bumi Resources Tbk. mendukung sepenuhnya dana pembelian 24 persen saham divestasi Newmont. Selain itu, dalam perjanjian yang dibuat antara PT Multi Capital (Grup Bakrie) dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) pada 11 Juli 2009, disebutkan pula bahwa pihak daerah dapat memiliki saham Newmont tanpa harus menanggung utang.

    Kenyataannya, PT Multi Daerah Bersaing (perusahaan patungan antara Multi Capital dan DMB) telah menjaminkan 24 persen saham Newmont ke Credit Suisse AG (Singapura) untuk mendapatkan pinjaman senilai US$ 300 juta. Kini total utang ke Credit Suisse mencapai US$ 360 juta. Jika terjadi gagal bayar atas pelunasan pinjaman itu, maka 24 persen saham Newmont yang digadaikan terancam lenyap.

    Kedua, dengan adanya pinjaman ke Credit Suisse tersebut, jatah dividen bagi pemerintah daerah untuk cicilan pembayaran kepemilikan saham, belum direalisasikan. Seperti diungkapkan oleh Presiden Direktur Newmont dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, PT MDB meminta Newmont untuk mentransfer seluruh dividen yang dibagikan, yaitu sebesar US$ 187,8 juta, ke Credit Suisse sebagai bagian dari pembayaran cicilan utang.

    Tanggal Pembayaran

    Setoran Dividen MDB

    ke Credit Suisse (US$)

    21 Januari 2010

    39.851.655

    15 Juni 2010

    40.800.000

    15 September 2010

    20.400.000

    15 Desember 2010

    45.900.000

    17 Oktober 2011

    40.800.000

    TOTAL

    187.751.655

    Ketiga, kabar yang menyebutkan bahwa pihak daerah telah menerima dana tunai dari Grup Bakrie, perlu diklarifikasi lebih jauh. Sebab, dalam laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk. terdapat pencatatan utang atas nama DMB, antara lain: pinjaman dividen kepada DMB sebesar US$ 30 juta, serta uang muka sebagai dana talangan kepada DMB sebesar US$ 4 juta.

    Terkait dengan itu, dalam laporan tahunan PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BRMS) tahun 2011 pun dicatatkan bahwa DMB memiliki utang ke BRMS sebesar Rp 241,4 miliar (naik dari 2010 yang hanya Rp 26,5 miliar). “Dengan melihat sejumlah realita itu, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang rencana kemitraan dengan PT Multi Capital untuk membeli sisa saham divestasi Newmont,” terangnya.

    Pemerintah Daerah pun perlu mengkaji serius tawaran pemerintah pusat untuk bisa membeli seperempat bagian dari 7 persen saham Newmont yang akan dibeli oleh PIP atau 1,75 persen saham. “Sebab, dengan adanya tawaran tersebut, maka dividen yang akan diterima oleh pemerintah daerah jika bermitra dengan pemerintah pusat, nilainya sama besar dengan yang dijanjikan oleh konsorsium Grup Bakrie, yaitu US$ 60,6 juta. Sementara, risiko yang dihadapi jauh lebih kecil ketimbang bermitra dengan Grup Bakrie,” pungkas Lin Che Wei. (sn01)
    ini adalah berita duka buat kita orang NTB,SUMBAWA BARAT DAN SUMBAWA,bahwa kekayaan daerah kita telah di gadaikan kepada pihak asing dan semoga ini semua tidak berbuah buruk

Post a Comment