Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By January 29, 2011 0 Comments

Pirin : KK bukan Produk Hukum Normatif

Taliwang – Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Ir. W. Musyafirin, MM menegaskan, Kontrak Karya (KK) yang dijadikan dasar operasional PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) bukan produk hukum normatif yang dapat dijadikan acuan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Dikatakan Pirin sapaan akrabnya, untuk melaksanakan aktifitas pertambangan saat ini harus menggunakan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagai acuan, jadi KK yang menjadi kitab suci perusahaan itu sudah tidak dapat dipergunakan lagi.
Diingatkan Pirin, Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2010 tentang komisi pertambangan yang ditolak Newmont penyusunannya mengacu pada UU nomor 4 tahun 2009, sehingga regulasi aturannya sudah jelas.
“Penyusunan Perda nomor 1 regulasinya sudah tepat, jadi tidak bisa jika dikatakan bertentangan dengan KK yang merupakan kesepakatan tertulis bukan surat ijin resmi tersebut,“ ungkap Pirin.
Mengacu kepada salah satu pasal yang tertuang dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah daerah memiliki harapan besar untuk memberikan masukan maupun refrensi terhadap revisi kontrak karya. Apalagi selama sepuluh tahun berjalan, KK sebagai kitab suci yang sangat diagungkan Newmont terbukti sangat merugikan negara khususnya KSB sebagai daerah penghasil.
Lanjut Pirin, pemerintah dan masyarakat Bumi Pariri Lema bariri berharap mendapatkan perlakukan yang adil dari keuntungan atas pengerugan Sumber Daya Alam (SDA) saat ini, agar dapat mensejahterahkan masyarakat dan memakmurkan daerah.
“Mustahil Perda yang dibuat menggunakan regulasi aturan yang jelas harus tidak berlaku, lantaran tidak tertuang dalam KK yang bukan aturan normative dalam Negara ini,“ tegas Pirin. (SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment