Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By May 11, 2011 0 Comments

BPM Terus Dorong Investor Berdayakan Lahan Investasi

Mataram – Badan Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong para investor pemegang Hak Pakai Lahan dan atau Hak Guna Usaha untuk memberdayakan lahan  yang telah dibebaskan.

“Kami terus dorong, meskipun ada rasa kesal karena para investor yang menelantarkan lahan investasi sering berulah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Heri Erpan Rayes, yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha (PPU) BPM NTB Hadi Irfan Zahidi, di Mataram, Selasa.

Erpan mengungkapkan ulah sejumlah investor pemegang Hak Pakai Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Usaha (HGU) di Pulau Sumbawa, yang selalu berjanji akan memenuhi ketentuan yang berlaku ketika diberi teguran karena menelantarkan lahan investasi.

Ia menyontohkan ulah pengelola PT Bali Anacardia di Calabai, Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa, yang selalu menyatakan akan memberdayakan lahan investasi yang dikuasai. “Setiap kali diberi teguran agar tidak menelantarkan lahan investasi, mereka kemudian membangun suatu bangunan di lahan itu, tetapi aktivitas investasi tidak terlihat. Seperti itu, yang terjadi setiap diberi teguran,” ujarnya.

Hal serupa, kata Erpan, juga dilakukan investor lainnya yang mengantongi HPL dan atau HGU lahan investasi di lokasi lain.

Karena itu, BPM NTB terus berupaya memotivasi para investor pemegang izin investasi untuk memberdayakan lahan yang selama ini ditelantarkan.   Versi BPM NTB, akibat penelantaran tanah oleh ratusan investor itu nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) NTB hanya terealisasi Rp0,94 triliun dari target Rp4,1 triliun atau hanya 23 persen.

Berbeda dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terealisasi Rp3,1 juta dolar AS dari target Rp4,4 juta dolar AS (71 persen). “Memang harus dibenahi masalah penelantaran tanah itu, agar selain mempermudah proses investasi guna menarik minat investor, juga pembenahan lahan investasi yang mutlak dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB H. Jamaludin, SH, MH, mengatakan,  sejak 2002 hingga Agustus 2010, tercatat sebanyak 146 perusahaan atau lembaga berbadan hukum menelantarkan 187 bidang tanah, sehingga turut menghambat kemajuan investasi.

Sebanyak 146 perusahaan atau lembaga berbadan hukum itu menelantarkan 187 bidang tanah yang menyebar di 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB. “Total luas tanah yang ditelantarkan itu mencapai 25.022 hektare lebih, terbanyak di wilayah Kabupaten Dompu yang mencapai 30 bidang tanah yang melibatkan 30 perusahaan/lembaga berbadan hukum dengan total luas tanah 12.158 hektare lebih,” ujarnya.(ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment