Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By February 21, 2017 0 Comments

Posko Pengaduan UMK Disnakertran Belum Terima Laporan

Taliwang, – Posko untuk pengaduan soal penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), belum menerima satu laporannya, sehingga bisa dikatakan, jika tidak ada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), lalai atau tidak menerapkan gaji karyawan sesuai UMK.

“Sampai saat ini, belum ada karyawan yang memberikan laporan, jika perusahaan tempat bekerja tidak menerapkan UMK tahun 2017, namun posko masih tetap dibuka sampai 3 bulan kedepan,” kata Tohiruddin SH, selaku kasi Hubungan Industrial (HI) pada Disnakertrans KSB.

Disampaikan Tohir, pihak Disnakertrans sengaja membuka posko pengaduan sampai Maret mendatang, lantaran ada perusahaan yang mengajukan maklumat atau penundaan sementara penerapan UMK, lantaran pihak perusahaan harus mempersiapkan administrasi keuangan. “Intinya, perusahaan itu tetap akan menerapkan UMK, hanya saja pada bulan pertama masih memberikan gaji karyawan sesuai UMK tahun 2016, tetapi akan dibayarkan kekurangan itu pada dua bulan mendatang,” lanjutnya.

Tohir mengakui jika pihak Disnakertrans tidak mempersoalkan adanya kebijakan perusahaan tersebut, jika permaklumat itu sendiri bisa diterima oleh karyawan. “Kami sudah mendatangi perusahaan yang mengajukan permaklumat tersebut, untuk mendengarkan keterangan dari para karyawan. Permaklumat itu sendiri bisa diterima oleh pihak karyawan, sehingga Disnakertrans menganggap bukan kasus atau persoalan yang harus ditindaklanjuti,” terangnya.

Hal penting disampaikan Tohir, batas toleransi pelaksanakan maklumat perusahaan tidak bisa lebih dari 3 bulan gaji. Hal itu sendiri sudah disampaikan kepada perusahaan yang mengajukan permaklumat. “Kami sudah ingatkan, kalau untuk mempersiapkan administrasi keuangan, tidak harus sampai setahun atau cukup lama, jadi batas toleransi hanya sampai pada tiga bulan saja,” timpalnya.

Terkait dengan adanya laporan soal tidak diterapkan UMK, pada rubrik lapor melalui Short Message Service (SMS) pada media Sumbawa Barat Post, Tohir mengaku bingun dan tidak mengetahui, perusahaan mana yang tidak menerapkan UMK tersebut, sehingga dirinya minta kepada pelapor, agar bisa langsung mendatangi Disnakertrans. “Saya minta langsung aja datang ke Disnakertran dan saya pastikan laporan itu akan langsung ditindaklanjuti, karena persoalan UMK adalah persoalan serius dan khusus,” akunya, sambil menegaskan jika Disnakertrans akan melakukan pemeriksaan khusus (Riksus), jika memang benar ada perusahaan yang tidak menerapkan UMK.

Dikesempatan itu Tohir juga memberikan jaminan, jika karyawan yang melapor masalah perusahaan yang tidak menerapkan UMK, akan dijamin identitasnya. “Saya menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan, jadi diminta kepada karyawan yang dirugikan dengan kebijakan perusahaan itu untuk mendatangi langsung Disnakertrans,” janjinya.

Sebagai catatan penting yang perlu diketahui bersama, sampai sekarang ini, tidak ada satu perusahaanpun yang mengajukan permohonan penundaan atau tidak bisa menerapkan UMK tahun 2017, jadi seluruh perusahaan akan melaksanakan kebijakan soal UMK tersebut. (SBP-03)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment