Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By February 21, 2017 0 Comments

Komisi III Berencana Gugat PT AMNT

Taliwang, – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bukan hanya serius mengusulkan untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus), atas pencemaran lingkungan, akibat meluapnya air asam tambang dari Dam Santong 3 dan Tongoloka yang mengalir ke Sungai Tongoloka dan Sejorong, Desa Tongo Kecamatan Sekongkang, tetapi juga berencana akan membawah persoalan itu ke rana hukum.

Langkah tegas yang dilakukan komisi yang membidangi soal pertambangan itu, lantaran saat melakukan peninjauan lapangan, terlihat ada faktor kelalaian pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam kasus tersebut, lantaran tidak melakukan antisipasi dengan tingginya curah hujan. “Untuk sementara kami melihat ada faktor kelalaian pihak perusahaan,” tegas sekretaris komisi III, Masadi SE, kemarin.

Upaya yang hendak dilakukan itu sendiri, bukan tidak menghargai data hasil uji laboratorium milik perusahaan, dimana tingkat pencemaran masih dibawah ambang batas baku mutu air yang tercemar, yakni dibawah 5 persen bahkan 4 persen, sementara Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009, ambang batas minimal baku mutu berada diatas 6 persen dengan toleransi 7 – 9 persen. “Bukti lapangan sangat jelas, dimana ditemukan ada ikan, udang dan kepiting yang mati dan diduga terpapar air asam yang tinggi,” lanjutnya.

Sebagai catatan penting juga, pemerintah KSB melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah mengambil sampel air yang akan dilakukan pengujian juga, termasuk telah mendengarkan langsung keterangan masyarakat dan perwakilan pemerintah kecamatan Sekongkang, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sekongkang, dimana kondisi fisik dan visual terlihat air bau asam dan keruh serta biota sungai merasakan dampaknya.

Dikesempatan itu diakui, jika penyebab utama saat ini adalah faktor alam, dimana terjadi intensitas curah hujan yang cukup tinggi, namun persoalan itu sendiri tidak akan terjadi, jika pihak perusahaan sedini mungkin melakukan langkah antisipasi. “Kami cukup kecewa dengan pihak perusahaan, lantaran tidak melakukan langkah antisipasi dengan kondisi alam seperti saat ini,” sesalnya.

Sedangkan Dinata Putrawan ST selaku ketua komisi III menyampaikan, sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan itu, komisi III akan mendatangi DLH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mendapatkan keterangan langsung soal sikap yang dilakukan, termasuk akan langsung menuju Jakarta untuk bertemu dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup. “Selain mengumpulkan data, kami juga akan bertemu dengan sejumlah komponen terkait, sehingga bisa difinalkan bentuk langkah yang akan dilakukan nantinya,” tuturnya.

Disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kasus kelalaian yang dilakukan perusahaan, telah dilaporkan kepada pimpinan dewan dan menegaskan, jika perusahaan telah melakukan pelanggaran sesuai Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2009 pasal 99 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. “Kami juga meminta pihak perusahaan untuk melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup,” tandasnya. (SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment