Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By February 21, 2017 0 Comments

Pemerintah Desa Banjar Dilaporkan “Lawan” Instruksi Bupati

Taliwang, – Instruksi Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), agar seluruh kepala desa (kades) yang baru dilantik, tidak melakukan pergantian terhadap staf desa. Hal itu sepertinya tidak berlaku di pemerintahan Desa Banjar kecamatan Taliwang. Buktinya, saat ini sedang berlangsung proses seleksi pergantian seluruh perangkat desa, termasuk penggantian kepala dusun (kadus).

Panitia penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Banjar yang terbentuk, sudah melaksanakan tahapan seleksi, bahkan sudah mengumuman hasil seleksi, dimana dari 16 orang yang mengikuti seleksi, hanya 10 orang yang dinyatakan lulus. “Seleksi oleh tim penjaringan dan penyaringan sudah berlangsung, bahkan sudah ada keputusan hasil seleksi itu sendiri,” kata Sudirman, salah seorang pemuda setempat saat mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kemarin.

Masih keterangan Sudirman yang sebelumnya menjabat sebagai kadus Rorapedi, perangkat desa yang diseleksi untuk seluruh jabatan. Hal itu terlihat dalam pengumuman yang disampaikan tim penjaringan dan penyaringan, dimana formasi yang dibutuhkan ada 10, yaitu untuk sekretaris desa (sekdes), 3 orang untuk kepala seksi (kasi), 3 orang untuk kepala urusan (kaur) dan 3 orang untuk tekhnis kewilayahan (kadus). “Sepertinya semua perangkat desa akan diganti,” lanjutnya.

Dikesempatan itu Sudirman tidak mempersoalkan proses pergantian perangkat desa yang dilaksanakan pemerintah desa tersebut, namun dirinya ingin meminta penjelasan dasar hukum dilakukan pergantian tersebut, karena dalam aturannya, pergantian perangkat desa dapat dilakukan, jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau sudah berumur mencapai 60 tahun. “Aturan yang ada sudah jelas, jadi apa yang menjadi pijakan pemerintah desa sekarang ini,” ungkapnya.

Lantaran ingin mendapat penjelasan terhadap proses tersebut, Sudirman mengakui, jika dirinya bersama beberapa masyarakat telah mengajukan surat pernyataan penolakan terhadap proses penjaringan tersebut. “Kami sudah mengajukan surat penolakan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun sampai saat ini, belum ada tanggapan dari pihak BPD,” sesalnya.

Dasar penolakan itu sendiri mengajukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 83 tahun 2015, dimana pada penjelasan pasal 5 mengatakan, Kades dapat memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat, atau diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan diberhentikan. “Diberhentikan kalau usia genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasar putusan pengadilan, berhalangan tetap, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa,” timpalnya, sambil bertanya, apa yang menjadi dasar sehingga ingin mengganti perangkat yang sudah ada.

Sayangnya, media ini belum berhasil konfirmasi Kades Banjar terkait dengan rencana pergantian perangkat desa tersebut, termasuk belum ada keterangan dari pihak DPMD, serta pemerintah kecamatan, apakah proses yang dilaksanakan itu sudah sesuai regulasinya. (SBP-03)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment