Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By January 31, 2017 0 Comments

Agus : Sudah Ada Sekolah Yang Ajukan Permohonan Pungutan

Taliwang, – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), mengingatkan terus kepada seluruh kepala sekolah (kepsek), agar tetap patuh dengan Surat Edaran (SE) bernomor 800/31/Dikbudpora/2016, tentang penggalangan peran serta orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dimana untuk memberlakukan pungutan atau sumbangan orang tua/wali murid harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan daerah.

Mengacu pada persoalan itu, Dikpora saat ini baru menerima permohonan dari 4 sekolah, masing-masing Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Poto Tano, SMPN 1 Taliwang, SMPN 1 Maluk serta SMAN I Brang Rea. “Sudah ada permohonan yang kami terima, namun belum ada surat persetujuan Bupati KSB,” tegas Agus SPd selaku Kabid pembinaan pendidikan dasar pada Dikpora KSB.

Masih keterangan Agus, baru permohonan yang diajukan SMPN I Taliwang yang sedang diproses saat ini, karena telah melengkapi dokumen permohonan dengan berita acara kesepakatan dari komite sekolah yang dilengkapi dengan tanda tangan. “Kalau permohonan hanya dengan surat dari sekolah, maka pihak Dikpora tidak bisa melanjutkan proses untuk penerbitan persetujuan Bupati, karena dikhawatirkan bahwa keputusan itu sepihak dari sekolah atau tanpa ada persetujuan dari orang tua/wali murid,” lanjutnya.

Diingatkan Agus, sikap tegas pemerintah dalam persoalan penerapan pungutan dari orang tua/wali murid, untuk mengantisipasi adanya Pungutan Liar (Pungli) dilingkungan satuan pendidikan (sekolah, red), “Pemerintah KSB tidak ingin ada pungli yang terjadi dilingkungan sekolah, sehingga penerapan pungutan harus ada persetujuan bupati dan harus ada kesepakatan komite sekolah,” terangnya.

Disampaikan juga oleh Agus, jika pihak sekolah sudah mendapatkan persetujuan Bupati untuk melakukan pungutan, harus memperhatikan peringatan, dimana peserta didik yang belum dapat menyerahkan dan/atau membayar atas sumbangan yang telah disetujui, baik sebagian maupun seluruhnya, tetap memiliki hak yang sama dengan peserta didik lain yang telah lunas membayar, untuk mengikuti kegiatan belajar dan evaluasi. “Tidak ada istilah belum bayar dan sudah bayar, hak peserta didik tetap diberlakukan sama,” terangnya.

Hal penting lain yang tertuang dalam SE adalah, peringatan keras agar pendidik dan tenaga kependidikan, tidak diperkenankan untuk berkata-kata dan melakukan hal-hal yang dapat menyinggung dan/atau memojokan peserta didik yang belum menyerahkan atau membayaran sumbangan yang telah disetujui tersebut.

Penegasan lain yang harus menjadi perhatian pihak satuan pendidikan, bahwa peserta didik, orang tua/wali murid yang dinyatakan tidak mampu sesuai kriteria oleh pejabat yang berwenang harus dibebaskan atau tidak tidak diperkenankan untuk diberikan tanggung jawab ikut membayar. “Bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak boleh diwajibkan juga untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan itu,” urainya. (SBP-03)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment