Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By September 17, 2016 0 Comments

Kadistanben: Ada Oknum Anggota DPRD NTB Mainkan Proyek

Mataram, – Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Muhammad Husni mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran di dinasnya karena ada anggaran tidak bisa dieksekusi akibat ulah oknum anggota DPRD yang memaksa proyek pembangunan sumur bor.

“Tidak bisa di eksekusi ini, karena ada paket pembuatan sumur bor senilai Rp900 juta yang merupakan dana aspirasi salah satu anggota DPRD, tapi tidak bisa direalisasikan,” kata Husni di Mataram.

Husni menuturkan, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memainkan proyek tersebut berjumlah satu orang. Bahkan oknum itu sering memaksa agar paket pembangunan sumur bor tidak dilelang, namun meminta dengan sistem penunjukan langsung.

Padahal sesuai aturan, kata Husni, paket dengan nilai tersebut harus melalui proses lelang. Meski sudah dijelaskan secara aturan seperti itu, oknum DPRD NTB yang memiliki program aspirasi sumur bor tersebut tidak mau mengalah.

Oknum itu tetap ingin agar paket diberikan ke pihak tertentu melalui penunjukan langsung.

“Sudah kita jelaskan, kami tidak berani melanggar aturan karena tidak bisa dikerjakan melalui penunjukan langsung. Alhasil, akibat tidak jadi akhirnya proyek itu dibatalkan,” katanya.

Ditanya siapa oknum anggota DPRD tersebut. Husni tidak berani menyebut nama oknum anggota DPRD itu. Bahkan untuk menyebutkan inisial saja, dirinya enggan menyampaikan.

“Yang jelas, anggota DPRD itu satu orang dan program sumur bor rencananya dibuat di beberapa titik,” kata Husni.

Berdasarkan data per 7 September 2016, realisasi anggaran APBD 2016 baru 61,68 persen untuk keuangan dari target 70,12 persen. Begitu juga dengan realisasi fisik tidak mencapai target karena hanya 66,34 persen dari target yang ditetapkan 73,62 persen.

Salah satu SKPD yang menjadi penyumbang rendahnya realisasi anggaran tersebut, yakni Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Jumlah pagu yang dimiliki SKPD tersebut sebesar Rp63.825.253.900 miliar.

Anggaran yang sudah terserap untuk keuangan 31 persen dan fisik 47,68 persen. Bahkan dari 38 paket yang dimiliki, masih ada 11 paket ditemukan belum dilakukan lelang.

Sementara saat dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB Wahidin HM Noer mengaku terkejut mendengar pengakuan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) NTB M Husni yang menyebut ada oknum anggota DPRD NTB mengatur proyek.

“Kalau nilai paket pengerjaannya di atas Rp200 juta jelas harus lelang. Tidak boleh penunjukan langsung. Siapa oknum DPRD itu, apalagi Distanben ini mitra kerja kita,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan paket sumur bor dengan nilai lebih dari Rp900 juta tersebut. Padahal tidak ada dana aspirasi untuk sumur bor dengan nilai sebesar itu di DPRD NTB.  “Tidak ada dana aspirasi untuk sumur bor sebesar itu. Apalagi ini untuk satu orang anggota DPRD dan jumlah titik yang dikerjakan menyebar di beberapa wilayah,” katanya.

Namun demikian, untuk mencegah hal itu terjadi, Wahidin selaku Ketua Komisi IV DPRD NTB mengimbau agar mengutamakan koordinasi dengan pimpinan komisi. Dengan begitu, hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi karena hanya akan merugikan rakyat. “Kalau itu terjadi, jelas sangat merugikan rakyat,” katanya. (ant)

Posted in: Regional

About the Author:

Post a Comment