Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa
By April 27, 2011 0 Comments

Newmont Mangkir, Pembahasan Perda Nomor 1 Batal Dilaksanakan

Taliwang – Rapat kerja DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk membahas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2010 tentang komisi kegiatan pertambangan harus batal dilaksanakan, lantaran managemen PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang ditengarai masih menolak pemberlakukan aturan itu tidak hadir.
Ketua DPRD KSB, HM Syafe’I yang dikonfirmasi dalam ruang kerjanya menyampaikan, rapat kerja yang batal dilaksanakan itu, harus menghadirkan pihak managemen PT. NNT, lantaran pihak PT. NNT yang belum bersedia melaksanakan Perda tersebut, sementara perusahaan lain yang menjadi obyek atas perlakuan aturan itu bukan hanya bersedia tetapi sudah melaksanakan.
“Rapat kerja yang batal dilaksanakan sekarang, lebih pada permintaan penjelasan secara langsung dari pihak managemen PT. NNT, terkait alasan tidak bersedia melaksanakan Perda nomor 1 tahun 2010,” ucap HM Syafe’i.
HM Syafe’I mengaku sangat kecewa dengan sikap managemen PT. NNT yang tidak bersedia hadir, namun justru menjawab surat undangan dari DPRD KSB dengan surat yang berisi alasan ketidakhadiranya. “Kami bukan meminta surat balasan, tetapi meminta kehadiran managemen Newmont, untuk menjelaskan secara langsung penolakan terhadap pemberlakuan perda tersebut,” lanjut HM Syafe’i.
Diingatkan HM Syafe’I, Perda nomor 1 tahun 2010 adalah produk hokum yang ditetapkan DPRD KSB, sehingga obyek yang berkenaan wajib melaksanakan aturan tersebut, kecuali ada aturan yang lebih ditinggi atau ada keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengatakan, Perda nomor 1 adalah produk yang cacat hokum, namun sampai saat ini belum ada keputusan tersebut, jadi sah dan legal untuk dilaksanakan.
HM Syafe’I juga menegaskan, mangkir pihak managemen dengan menyampaikan alasan melalui surat yang telah diterima saat ini tidak akan membatalkan pelaksanaan Perda tersebut, bahkan rapat kerja akan kembali dijadwalkan. “Kami akan tetap mengundang pihak manegemen PT. NNT untuk membahas pemberlakuan Perda komisi pertambangan, apalagi pihak perusahaan telah dilayangkan tagihan oleh pihak eksekutif,” tandas HM Syafe’i.(SBP-01)

Posted in: Daerah

About the Author:

Post a Comment