Masjid Agung Kerapan Kebo Pulau Kenawa

Archive for January, 2011

Tanpa Hasil Pertemuan Pemerintahan KSB dan Newmont

Taliwang – Pertemuan perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipimpin langsung Bupati KSB, DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM dengan manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) melalui presiden direktur (Predir), perusahaan asal Amerika itu, Martino Hadianto yang dilaksanakan Jum’at (28/1) tanpa hasil.

By January 31, 2011 0 Comments Read More →

Tritura Bakal Terealisasi, Komisi II Bijaksanai Pengapalan ke-4

Taliwang – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak akan melakukan penghadangan pengapalan ke-4 konsentrat milik PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), lantaran Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) sudah ada sinyal akan terealisasi.

By January 31, 2011 0 Comments Read More →

PSSB Dipastikan Masuk Divisi Utama

Taliwang – PS. Sumbawa Barat (PSSB) dipastikan akan berlaga pada putaran divisi utama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

By January 31, 2011 3 Comments Read More →

Perairan KSB Selalu Diawasi Secara Ketat

HUMAS REVIEW
CATATAN AKHIR BULAN JANUARI 2011

Oleh : Najamuddin S.Sos MM

Tanpa sadar, akhir Bulan Januari telah sampai dihadapan kita. Dalam pantauan Tim Humas PDE Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebulan ini hampir seluruh Media Cetak, Media Online dan Media TV Nasional memberitakan bahwa haruslah diakui Pemerintah KSB menjadi The News Maker, khususnya di Regional Nusa Tenggara, bahkan mampu menyeruak menjadi pembuat berita menarik, strategis dan mendapat perhatian publik tanah air bersanding dengan bombastisnya pemberitaan Gayus, bahkan Curhat Presiden tentang gajinya.
Pada saat daerah-daerah lain di Nusantara ikut larut dalam kegalauan multi dimensional negara ini, Pemda KSB justru sedang berjuang memikirkan negara melalui perjuangan divestasi saham PT NNT untuk kesejahteraan rakyat dan mengawal kekayaan dan potensi sumber daya alam Indonesia sesuai bidang kewenangannya yang diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007. Perjuangan yang menjadi amanah mendasar dari implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengisaratkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, bukan bangsa lainnya.
Perjalanan satu bulan Pemerintah KSB, baik eksekutif maupun legislative dengan dukungan seluruh stakeholders masyarakat KSB menjadi indikator yang terlihat jelas betapa kebersamaan dan kebersatuan sangat dibutuhkan untuk membangun bersama dan bersama membangun daerah tercinta ini. Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintahan daerah ini sedang bekerja, ‘tidak tidur’ dan memang tidak boleh berhenti mengabdi dan melayani masyarakat Sumbawa Barat. Inilah yang kemudian dinyatakan tegas oleh Bupati KSB bahwa pekerjaan melayani masyarakat itu tidaklah dibatasi oleh waktu, tempat dan jarak karena memang era saat ini sangatlah global dan dinamis (baca : konsep organisasi modern, unlimited organization – the Bordless Organization).
Para Pembaca yang budiman, berikut ini ulasan singkat terhadap isu strategis daerah sepanjang Bulan Januari 2011 yang mengantarkan KSB semakin menorehkan tinta sejarah dalam bernegara dan berbangsa,berikhtiar memberikan Best Practices, bahkan menjadi percontohan dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa menjadi sebuah daerah otonom yang inovatif walaupun masih berusia tujuh tahun.
Divestasi 7 % Saham PT NNT
Sejak awal Januari 2011, pada saat banyak daerah otonom baik provinsi dan kabupaten di NTB bahkan di Indonesia belum menetapkan APBD Tahun 2011, mencuatlah ke permukaan beberapa issue daerah diataranya : Mutasi besar-besaran pasca Pilkada, Percepatan Pembentukan PPS, Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), isu politik lokal dan divestasi sisa saham PT NNT Tahun 2010 sebesar 7 %. Dari sekian banyak persoalan yang mengemuka maka dapat disimpulkan bahwa Issue Divesatasi Saham 7 % menjadi issue utama sampai dengan akhir bulan ini dan akan terus berlanjut.
‘Genderang Perang’ Perjuangan saham dalam kerangka divestasi saham PT NNT semakin tertabuh dengan kerasnya di Bumi Pariri Lema Bariri. Silaturahim Bupati KSB dihadapan tokoh-tokoh KSB dari dalam dan luar KSB dan dihadapan seluruh kepala desa dan BPD se KSB menjadi awal yang menentukan bahwa dibutuhkan perjuangan bersama merebut saham 7 porsen sebagai sebuah mahkota dan penghargaan bagi rakyat Sumbawa Barat.
Beberapa resiko pun dihadapi Pemda KSB seperti intervensi regulasi pemerintah provinsi dan pusat atas berhentinya pengapalan dan pengiriman konsentrat dari persoalan pengambilan dan pengujian sampel konsentrat, Kesenjangan pemahaman perjuangan perebutan saham di tingkat grassroot, menengah dan elitis organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah, Kekhawatiran para pekerja tambang dan para karyawan pemerintah akan memburuknya hubungan sosial, ekonomi dan budaya internal warga KSB, bahkan yang paling ekstrim kekhawatiran terjadi anarkisme massa yang akan melakukan penghentian dan penutupan tambang. Semua resiko tersebut menjadi sesuatu opini dan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak mendasar karena sesungguhnya Masyarakat KSB memiliki sosial capital, spiritual capital dan intlektual capital yang mumpuni melewati masa-masa kritis persoalan politik, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan selama ini, termasuk menjalin hubungan yang sehat, baik dan dinamis dengan PT NNT selama bertahun-tahun di ‘Rumah KSB’ ini.
Divestasi Saham 7 porsen menjadi sentral issue di Bulan Januari ini, bahkan tiada hari tanpa membicarakan dan memahami isu ini. Kerja keras Pemda KSB ini pada akhirnya menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM RI, Kementerian PERINDAG RI, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, yang akhirnya memfasilitasi Pemda KSB bertemu dengan manajemen PT NNT beberapa kali dan kini mulai mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang PT NNT harus paham eksistensinya berada dalam ‘Rumah KSB’ dan secepatnya telah menyadari pentingnya duduk bersama dengan KSB karena sesungguhnya mitra strategis sejati yang tidak boleh dijauhi bahkan “dimusuhi” oleh PT NNT adalah Pemda KSB itu sendiri.
Simpulan singkat yang harus dimaknai secara cerdas dalam memahami persoalan divestasi ini adalah : Pertama, Kerja Keras Legislatif dan Eksekutif KSB (baca:Pemda KSB) melahirkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Pertambangan dan Peraturan Bupati KSB Nomor 30 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tidak sama sekali memiliki makna pembantahan atau perlawanan terhadap aturan yang lebih tinggi, apalagi dimaknai sebagai pembangkangan daerah terhadap negara. Justru sebaliknya kebijakan daerah ini adalah upaya strategis daerah otonom sesuai pembagian kewenangan untuk mengawasi segala bentuk kegiatan pertambangan dan hasil-hasilnya, dan hal ini menyokong kebijakan Pemerintah yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Alasan Strategis yang dilansir Bupati KSB di seluruh media lokal dan nasional adalah bahwa menjadi kewajiban seorang Bupati untuk mengetahui dan mengawasi segala kegiatan pertambangan yang ada didaerahnya, menyelamatkan dan mengawal pajak dan penghasilan negara sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala daerah dalam bingkai keadaulatan ekonomi negara dan lebih dari itu menjadi spirit of morality yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat KSB, terlebih dihadapan Allah SWT sebagai seorang pemimpin yang wajib mensejahterahkan rakyatnya dengan potensi kekayaan SDA yang dititipkan di bumi Pariri Lema Bariri ini. Kedua, sampai dengan hari ini Bupati KSB tidak mendengungkan isu daerahisme bahkan nasionalisme dalam konteks merebut saham, keterlibatan revisi kontrak karya dan implementasi kebijakan daerah lainnya. Selain karena memang daerah ini bukan hanya terhubung dalam bingkai NKRI dalam konteks pembangunan ekonomi, daerah KSB adalah bagian dari dunia yang penuh dengan kepentingan dan kemanfaatan yang dapat dikelola bersama. Kenapa ? karena daerahisme dan nasionalisme oleh masyarakat sering diartikan secara sempit oleh segelintir kalangan terutama kalangan masyarakat yang belum siap dengan daya saing dan kompetisi (baca: neo nazis, neo fasis di Eropa yang dikenal dengan Chauvinisme-Nasionalisme sempit, dalam gerakan-gerakan mereka karena kepentingan sesaat, kepentingan kelompok atas nama nasionalisme dalam konteks meluas). Inilah yang dikemukan secara sadar oleh Bupati KSB dengan menyodorkan sebuah argumen kesadaran kepada pemerintah tentang makna sejati otonomi daerah : “bahwa sesungguhnya divestasi ini haruslah menganut system bottom up bukan top down sehingga sejatinya Divestasi Saham 7 % tersebut pertama kali haruslah ditawarkan kepada daerah penghasil yaitu KSB yang merasakan dampak langsung secara sosial, ekonomi, pergeseran nilai dan budaya serta dampak eksternalitas lainnya.
Langkah dan upaya Pemda KSB, memperjuangkan saham 7 porsen, pelibatan daerah dalam revisi kontrak karya dan implementasi kebijakan daerah lainnya, telah melahirkan semangat ber KSB (spirit of KSB), walaupun disadari ada upaya-upaya untuk melemahkan dan mengalihkan issu divestasi. Lihatlah, betapa saat proses divestasi ini semakin coba dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, pada saat DPRD KSB bergerak marathon memperjuangkan sampai ke pusat, pada saat FK2D/BPD beserta masyarakatnya serta elemen LSM/NGO bahkan para insan pers memberitakan ini menjadi issue strategis daerah untuk mendapatkan perhatian pemerintah dan public internasional, justru muncul issue ‘Labaong’ di Pakirum, selebaran politis tentang pilkada bupati, lambatnya Pemerintah Daerah melakukan mutasi pejabat…bahkan spanduk-spanduk amoral yang lebih menjurus kepada pembunuhan karakter dan fitnah, bukan produktif dan santun.
Perbedaan pandangan terhadap perjuangan divestasi adalah sesuatu hal wajar terjadi, namun yang lebih penting seberapa besar kontribusi menyikapi dengan sikap positif, sehat dan beradab terhadap perbedaan tersebut. Dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Bupati KSB menyatakan dengan tegas dan santun bahwa “Tahun 2010 adalah tahun yang penuh dengan dinamika sosial politik, maka kita bisa mengatakan bahwa tahun tersebut sebagai tonggak untuk menentukan pemimpin lima tahun berikutnya. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat KSB, kita lupakan perbedaan politik itu dan menyongsong 2011 ini dengan Spirit ber KSB untuk bersama-sama membangun seluruh aspek kehidupan menuju kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat KSB yang semakin lebih baik.
Pemda KSB, mengajak seluruh komponen masyarakat KSB untuk memberikan pengorbanan kepada daerah tercinta dengan terus menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat ini dalam penuh kedamaian, kenyamanan dan keamanan yang dimulai dari sikap pribadi masing-masing warga memaknai seluruh proses pemerintahan dan kemasyarakatan yang tengah terjadi ini. Mari kita masuki sebuah spirit membangun KSB sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki yang pada akhirnya akan menjadikan kita bangga berkontribusi positif untuk KSB. Kebanggaan yang akan menghantarkan kita memiliki semangat nasionalisme yang utuh dan sesungguhnya agar kita bisa berdaulat bukan hanya kemerdekaan tetapi juga berdaulat atas pemanfataan sumber kekayaan alam yang dititipkan Allah SWT di Bumi KSB ini. (Kalau engkau tidak bisa berkorban…maka jadilah bagian dari perjuangan. Dan itulah yang akan menjadi nilai pengorbananmu;AnNajm).

By January 31, 2011 0 Comments Read More →

NTB Gencar Sosialisasikan Pergub Penempatan-Perlindungan TKI

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat gencar menyosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri agar dipahami semua pihak terkait.

By January 31, 2011 0 Comments Read More →

Pertemuan Lanjutan Pimpinan Ponpes NTB Akhir Februari

Mataram – Pertemuan lanjutan pimpinan pondok pesantren se-Nusa Tenggara Barat untuk membahas berbagai upaya mendukung kemajuan pembangunan dijadwalkan akhir Februari 2011.

By January 31, 2011 0 Comments Read More →

Pirin : KK bukan Produk Hukum Normatif

Taliwang – Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Ir. W. Musyafirin, MM menegaskan, Kontrak Karya (KK) yang dijadikan dasar operasional PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) bukan produk hukum normatif yang dapat dijadikan acuan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

By January 29, 2011 0 Comments Read More →

Aturan Dilanggar Perda Nomor 1 Tahun 2010 Dipertanyakan

Taliwang – Para pegiat hokum dari Kabupaten Dompu mempertanyakan aturan yang dilanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nomor 1 tahun 2010 tentang komisi pertambangan, sehingga PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) menolak untuk penerapannya.

By January 29, 2011 0 Comments Read More →

Tim Teknis Beri Warning CV Graha Utama

Taliwang – Sejumlah sopir dump truck pengangkut tanah uruk memarkirkan kendaraannya di depan Kantor Graha Fitrah Komplek Kemutar Telu Centre (KTC) karena aktifitas mereka untuk sementara dihentikan.

By January 29, 2011 0 Comments Read More →

Bupati Dompu Pimpin Rapat Tim Penanggulangan Kemiskinan

Dompu – Rapat penanggulangan kemiskinan tingkat Kabupaten Dompu yang berlangsung di ruang rapat bupati, Rabu (26/1) dipimpin langsung Bupati H. Bambang M Yasin.

By January 29, 2011 0 Comments Read More →